OLD soldier never die, just fade away. Prajurit tua tidak pernah mati, tapi hanya menghilang. Ungkapan terkenal tersebut menggambarkan bahwa seorang prajurit sejati akan tetap menjadi prajurit sampai akhir hayatnya. Bahkan, ketika akhirnya meninggal, mereka meninggal sebagai prajurit.
Ungkapan itu menjadi salah satu yang paling terkenal di dunia militer, dan sampai sekarang masih selalu dikutip. Jenderal Douglas MacArthur (1880–1964) yang pertama memperkenalkan ungkapan itu. MacArthur adalah jenderal bintang lima, pahlawan Amerika Serikat (AS), yang menjadi jagoan semasa Perang Dunia I dan Perang Dunia II.
MacArthur memimpin pasukan AS bersama Sekutu di Asia. Ia mengabdi kepada dua presiden hebat AS, yakni Franklin Delano Roosevelt dan Harry S. Truman. MacArthur menjadi bintang dalam perang di wilayah Pasifik, yang terkenal dengan sebutan ”Pacific Theater”.
Setelah perang selesai, MacArthur kembali ke AS dan memegang jabatan-jabatan strategis, termasuk posisi tertinggi sebagai komandan pasukan perang AS. MacArthur juga pernah memimpin Akademi West Point, akademi militer terbaik di dunia. MacArthur pensiun sebagai orang sipil dan meninggal pada 1964 dalam usia 84 tahun.
Ungkapan MacArthur itu juga sangat sering dikutip jenderal-jenderal Indonesia. Prabowo Subianto –jenderal yang sangat sadar dan hafal sejarah– paling sering mengutip frasa itu. Prabowo juga sering mengutip sejarawan Yunani, Thusidides, dan ahli-ahli strategi perang seperti Sun Tzu dan Clausewitz.
Namun, Prabowo tidak sama dengan MacArthur yang memilih pensiun sebagai orang sipil yang tidak berbisnis dan tidak mengejar karier politik. Prabowo, seperti banyak jenderal lain Indonesia, punya bisnis besar sampai menggurita ke luar negeri. Prabowo lalu mendirikan partai politik dan menjadi calon presiden. Sekarang Prabowo menjadi menteri dan bersiap-siap terjun lagi di Pilpres 2024.
Jenderal-jenderal di Indonesia pasti banyak yang pensiun dengan tenang sebagai orang sipil. Tapi, banyak juga yang terjun ke bisnis sampai menjadi kaya raya. Ada pula yang terjun ke dunia politik, menjadi ketua partai atau menteri. Bahkan, banyak juga yang merangkap menjadi pebisnis dan pelaku politik.
Karena itu, ungkapan MacArthur sering dipelesetkan di Indonesia, ”Old soldier never die, just doing business”, Tentara tua tidak pernah mati, mereka berbisnis. Tentu, tidak ada yang salah dengan berbisnis. Siapa pun punya hak untuk berbisnis. Demikian pula, setiap warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik dan menjadi penguasa melalui jalur politik.
Persoalan akan timbul jika terjadi conflict of interest alias konflik kepentingan. Ketika seorang penguasa sekaligus menjadi pengusaha, sebutannya menjadi ”penguasaha”. Di situlah kemudian terjadi konflik kepentingan, dan pada akhirnya melahirkan oligarki, perpaduan antara modal dan kekuasaan.
Di era Orde Baru, perselingkuhan militer dengan politik dan bisnis melahirkan kekuasaan yang otoriter dan kokoh selama tiga dasawarsa. Selama pemerintahan Soeharto, militer melakukan berbagai kegiatan bisnis serta menguasai berbagai konsesi dan monopoli yang dibagi-bagikan kepada kroni-kroni rezim.
Pada masa Soeharto hubungan militer dengan bisnis menjadi sumber kekuatan politik, tetapi pada akhirnya menjadi sumber bencana bagi rezim Soeharto. Aset dan kekayaan yayasan-yayasan militer itu sulit diaudit sehingga tidak jelas antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan yayasan.
Selama masa Soeharto terjadi abuse of power ’penyelewengan kekuasaan’ oleh militer karena keterlibatannya dalam bermacam-macam bisnis. Soeharto dan keluarganya diduga mengumpulkan kekayaan yang sangat masif di luar negeri dan sangat sulit dilacak karena disimpan atas nama orang lain.
Sampai sekarang sangat sulit untuk membongkar tuntas gurita bisnis keluarga Soeharto. Sebab, alirannya sudah sangat jauh dan kepemilikan saham yang dibuat silang sengkarut untuk menghilangkan jejak.
Gerakan reformasi 1998 yang dipelopori para mahasiswa bertujuan membongkar praktik perselingkuhan bisnis haram semacam itu. Tentara tidak boleh lagi berbinis. Mereka harus kembali ke barak, menjadi tentara profesional. Para penguasa harus bersih dari tindakan tercela seperti melakukan bisnis dan menumpuk kekayaan.
Karena itu, kemudian berdiri KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diharapkan bisa membongkar dan menghentikan praktik korup antara kekuasaan dan bisnis. KPK adalah anak kandung reformasi yang bertujuan membersihkan praktik korupsi yang sudah mengakar karena warisan Orde Baru.