PEMBICARAAN tentang pembangunan jalan layang di Bundaran Aloha sudah delapan tahun tanpa kejelasan. Proyek solusi kemacetan itu sulit terwujud karena banyak pihak yang punya kewenangan dan kepentingan di sana.
Kewenangan proyek ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa-Bali. Pakai anggaran APBN. Tanahnya ada di kawasan militer TNI-AL. Sementara wilayahnya ada di area Pemkab Sidoarjo.
Kepala BBPJN Jawa-Bali Achmad Subkhi siap merealisasikan proyek itu kapan saja. Selama ini ia hanya menunggu kesiapan lahan. "Selama lahan siap, kami langsung anggarkan pekerjaan fisiknya. Semua tergantung komunikasi pemkab dan TNI" ujarnya.
Lahan tersebut dikelola Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Lantamal V. Selain Bundaran Aloha, ada juga lahan milik angkatan laut di sekitar Monumen Pesawat Lanudal yang harus dibebaskan. Area itu akan menjadi menjadi landasan jalan layang.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor siap mempercepat pembebasan lahan itu. Ia menerima kedatangan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono di Pendapa Delta Wibawa Senin (1/11).
”Kapasitas jalannya sudah tidak compatible. Ini harus agak dipercepat. Kalau tidak agak dipaksa sedikit, ya tidak akan jadi.” Kata Gus Muhdlor, sapaan akrabnya. Tanah di Bundaran Aloha punya nilai ekonomi tinggi. Ada kafe, pasar malam, toko seragam, cuci mobil, restoran, hingga SPBU.
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan itu semakin berkembang. Banyak bangunan baru yang berdiri di sisi selatan bundaran yang sebelumnya berwujud semak belukar.
Bupati memohon agar aset itu dihibahkan ke Pemkab Sidoarjo. Sebab, kawasan itu sudah lama dikeluhkan. Terutama bagi calon penumpang pesawat yang terancam telat gara-gara macet di Aloha
"Izinkan kami Pak Jenderal untuk mengajukan permintaan. Kami memohon kebijaksanaannya dari Pak Jenderal untuk masyarakat," pinta bupati kelahiran 11 Februari 1991 itu. Jika TNI mau menghibahkan tanahnya, maka batu ganjalan proyek bisa hilang seketika.
Kedatangan Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono memang untuk menyerahkan tanah itu. Jika kemacetan bisa terurai, kawasan militer di Juanda bisa lebih cepat berkembang. ”Memang kedatangan kami ini untuk membicarakan fly over. Apalagi kita sama-sama bekerja untuk negara, kita harus bersinergi untuk pembangunan,” Tambah Yoos.
Sebagai gantinya, Pemkab Sidoarjo akan memberikan apresiasi kepada prajurit KRI Nanggala yang gugur dalam bertugas. Sebanyak 53 keluarga prajurit tersebut akan mendapat penghargaan berupa rumah di Desa Sugih Waras, Kecamatan Candi.
Semua ahli waris seharusnya wajib membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberikan. Pemkab menggratiskan semua beban bea itu sebagai wujud terima kasih atas dedikasi prajurit yang tenggelam di dasar Selat Bali itu.
Jalan Layang Aloha bakal dibangun dua arah dengan enam jalur. Masing-masing mengarah ke Surabaya dan Sidoarjo. Proyek itu memerlukan pembebasan lahan seluas 1,2 hektare. Diperkirakan proyeknya baru terlaksana 2023 karena pemkab masih fokus menyambung frontage road yang baru selesai tahun depan. (Salman Muhiddin)