Mekanisme selama ini, untuk job pejabat gubernur diisi pejabat setingkat Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri. Contohnya, mantan Irjen Kemendagri Sinyo Sarundajang yang pernah ditunjuk sebagai Pj gubernur Maluku. Atau, mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan yang bertugas sebagai Pj gubernur Riau.
Untuk level Pj bupati atau wali kota yang ditunjuk dari level kepala dinas provinsi atau setingkat.
Namun, di era Mendagri Tjahjo Kumolo, pernah muncul keputusan yang memicu polemik. Pj gubernur diambil dari perwira polisi aktif.
Tjahjo menunjuk Komjen M. Iriawan sebagai Pj gubernur Jawa Barat. Iwan yang kini menjabat ketua umum PSSI itu, saat itu, perwira aktif yang menjabat Sestama Lemhannas. Sempat jadi perdebatan publik, tapi Kemendagri jalan terus.
Apakah pengganti Anies akan direkrut dari kalangan jenderal Polri yang belum pensiun? Atau jago yang dielus PDIP, Heru Budi Hartono?
Djohermansyah Djohan punya cerita. Saat menjabat rangkap Dirjen Otda dan Pj gubernur Riau, ia merasa tak bisa fokus. Karena harus bolak-balik, karena kedua pos tersebut sama pentingnya. Dan lagi, Pj gubernur tidak punya wewenang seperti pejabat definitif dalam APBD dan mutasi.
Karena itu, ia pun mengusulkan ke Presiden Jokowi agar para gubernur atau bupati diperpanjang masa jabatan hingga 2024.
Walaupun masuk akal dan berdasarkan pengalaman, tentu usulan mantan petinggi Kemendagri itu sulit direalisasikan. Dan lebih sulit lagi ide lawan politik Anies yang mengusulkan Pj gubernur Jakarta dari kalangan politikua dengan motif politik. (*)