Baru setelah sukses di tingkat pemerintah daerah, BUMD, BUMN, KTP digital bisa dipakai untuk urusan perbankan, perhotelan, hingga pelayanan swasta lainnya.
Tantangan berikutnya adalah pemerataan layanan. Problem ini bisa muncul saat warga ke luar daerah yang belum terjangkau program itu. “Tiba-tiba KTP digitalnya tidak bisa diakses. Mereka tetap minta KTP biasa. Akan repot kalau kita sudah tidak terbiasa membawa KTP,” jelasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat memberikan target dan timeline untuk masing-masing daerah untuk percepatan pemerataan. Selain itu sosialisasi ke tingkat RT juga harus dilakukan. “Sampai sekarang kayaknya masih belum banyak yang tahu soal KTP digital ini,” ucapnya. (Salman Muhiddin)
Kategori :