JAKARTA, HARIAN DISWAY - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memperkenalkan seragam barunya, 26 Juli lalu. Ada tambahan atribut berupa baret, tongkat komando, serta tanda pangkat pegawai.
Usai diluncurkan, beragam kontroversi mulai bermunculan. Kritik muncul dari Pengacara M. Sholeh. Ia menilai perubahan seragam BPN bukan urgensi yang dibutuhkan masyarakat sekarang.
“Jangan mentang-mentang pimpinan ATR/BPN ini mantan panglima TNI, sehingga sipil diubah agak seperti militer,” ucap Sholeh dalam postingan di YouTube pribadinya, Jumat, 29 Juli 2022.
Soleh mengatakan, alasan penggunaan baret dan tongkat komando untuk kepercayadirian pegawai. “Memang selama ini pegawai BPN tidak percaya diri,” katanya.
Tongkat komando bakal dipakai untuk pimpinan Kakanwil dan Kakanta BPN di daerah.-Kementerian ATR/BPN-
Menurutnya yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pelayanan cepat dalam pengurusan tanah. Juga menghilangkan pungli di lingkungan BPN hingga ke pelosok daerah.
Atribut baru tersebut telah diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022.
“Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu,” kata Hadi Tjahjanto.
Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, T. Hari Prihatono mengatakan, penggunaan atribut tersebut belum resmi.
“Namun pada saat ini baru sebatas protetipe yang disematkan pada para Kakanwil dan Kakanta ” kata Hari dalam keterangan tertulis.
Pimpinan Kementerian ATR BPN dengan seragam barunya.-Kementerian ATR/BPN-
Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam rilisnya menyebut bahwa sebagai instansi vertikal dengan kurang lebih 35.000 pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini lantaran ia telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.