HARGA bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Pertalite naik dari Rp 7.650 ke Rp 10 ribu per liter. Biosolar naik dari Rp 5.150 ke Rp 6.800. Dengan harga baru itu, berarti Pertalite dan solar masing-masing naik 30 persen dan 32 persen. Pertamax juga dinaikkan dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Sebagai alasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa subsidi BBM terlalu mahal. Subsidi energi Rp 502 triliun itu setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit. Asumsinya, biaya membangun satu rumah sakit kelas menengah mencapai Rp 150 miliar. Uang Rp 502 triliun pun bisa untuk membangun lebih dari 3.000 rumah sakit.
Sri Mulyani memberikan gambaran lebih ekstrem. Subsidi BBM selama satu tahun itu setara dengan 227.886 sekolah dasar (SD). Itu dengan asumsi bahwa biaya pembangunan satu SD hanya membutuhkan dana Rp 2,19 miliar per SD.
Trade-off BBM itu juga setara dengan 3.501 ruas jalan tol dengan biaya Rp 142,8 miliar per kilometer. Dana subsidi energi itu juga setara dengan pembangunan 41.666 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Itu dengan asumsi biaya pembangunan puskesmas mencapai Rp 12 miliar per unit, khususnya untuk di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) yang tidak menikmati subsidi Rp 502 triliun.
Diperkirakan, belanja subsidi dan kompensasi BBM akan melebar dari Rp 195,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 698 triliun. Itu tak lepas dari kekhawatiran BBM karena pengelola SPBU memberikan berbagai diskon bagi konsumen yang membayar melalui ATM.
Volume konsumsi Pertalite diperkirakan naik 126 persen dari kuota 23,05 juta kiloliter menjadi 29,07 juta kiloliter. Begitu juga dengan biosolar. Konsumsi solar diperkirakan juga meningkat signifikan. Potensi meningkat 115 persen dari kuota 15,1 juta kiloliter menjadi 17,44 juta kiloliter pada akhir tahun ini.
Kenaikan harga BBM cukup rata di Surabaya. Itu tak lepas dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dan kurs rupiah. ICP meningkat dari 100 dolar AS per barel menjadi 105 dolar AS per barel. Sementara itu, rupiah melemah dari Rp 14.450 per dolar AS menjadi Rp 14.700 per dolar AS.
Pemerintah menyebutkan, meski sudah dinaikkan, sebenarnya harga Pertalite dan biosolar masih jauh di bawah nilai keekonomian. Versi Menkeu, harga keekonomian Pertalite adalah Rp 14.450 per liter.
Jika benar bahwa subsidi Pertalite dan biosolar sebesar itu, pengurangan subsidi tersebut wajar. Itu karena yang dikorbankan (trade-off) dari subsidi itu juga sangat besar. Sebanyak 3.333 rumah sakit, 227.886 sekolah dasar, atau 41.666 puskesmas.
Meski begitu, kenaikan harga BBM Sabtu lalu juga harus mengorbankan banyak hal. Berapa jumlah penduduk yang jatuh miskin. Berapa kenaikan tingkat kemiskinan? Juga, siapa saja yang jadi korban karena tiba-tiba nanti tingkat bunga kredit akan naik?
Yang pasti, kenaikan BBM itu memiliki dampak multiplier yang luas. Kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya distribusi. Juga, biaya bahan baku karena faktor psikologis. Maka, harga barang-barang di tangan konsumen akan naik signifikan. Inflasi akan meningkat drastis. Sampai Juli, inflasi sudah naik cukup tinggi, yakni 4,94 year-on-year (YoY).
Tingginya inflasi itu pasti akan diikuti dengan kenaikan tingkat bunga. Sebab, Bank Indonesia sebagai pengendali makro-prudensial akan melakukan langkah-langkah moneter untuk mengatasi inflasi tinggi. Dampak berikutnya adalah tingginya bunga kredit dan seretnya penyaluran kredit. Ekonomi pun akan melemah.
Dampak ikutan kenaikan harga BBM akan lebih luas. Harga barang-barang naik, daya beli masyarakat akan turun. Penurunan daya beli akan membuat konsumsi menurun. Padahal, konsumsi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di beberapa daerah mencapai lebih dari 50 persen. Sementara itu, secara nasional, kontribusi konsumsi mencapai 62 persen.
Dari sisi yang lain, kenaikan harga BBM menjadikan banyak masyarakat rentan miskin akan jatuh miskin. Jumlah penduduk miskin akan naik, meski dalam dua tahun kemarin sudah naik signifikan akibat pandemi. Saat ini jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 26 juta.
Pemerintah memang sudah mengantisipasi. Akan ada bantuan langsung tunai Rp 150 ribu selama empat bulan untuk 20,5 juta keluarga miskin. Juga, untuk sekitar 15 juta pekerja dengan gaji rendah. Tapi, dengan bantuan yang ”hanya” empat bulan, dipastikan itu hanya akan menjaga daya beli dan konsumsi dalam jangka pendek.