JAKARTA, HARIAN DISWAY- PEMERINTAH punya ambisi agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Bahkan, subsidi pembelian kendaraan listrik akan diterapkan mulai awal Maret. Rencana awal, akan ada pemotongan pajak penambahan nilai (PPN) mobil listrik dari 11 persen menjadi 1 persen saja dan motor listrik disubsidi Rp 7 juta.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, bakal ada tiga skema subsidi yang tengah dikembangkan. Namun, ia enggan membeber lebih banyak. ”Tiga alternatif program yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan,” katanya kepada media di Toyota Plant 3, Jawa Barat, seperti dikutip dari laman resminya, Selasa, 23 Februari 2023.
Pada Senin sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang menggelar rapat terbatas untuk membahas kendaraan listrik. Namun, kata Agus, tidak ada pembahasan khusus soal subsidi pembelian kendaraan listrik.
”Pemerintah belum memutuskan. Tapi, sangat jelas presiden sudah memberikan arahan kepada kami agar insentif untuk mobil listrik itu segera digulirkan,” ucapnya. Ia pun belum bisa memastikan, apakah subsidi itu diberikan lewat pemotongan PPN atau bahkan skema pajak penambahan nilai barang mewah (PPnBM).
Kedua skema tersebut belum diputuskan. Sebab, masih ada opsi lain. Yang jelas, kata Agus, subsidi akan diputuskan dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah ingin mendukung percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik.
”Jadi, masih belum diputuskan apakah ketiga skema ini akan dipilih salah satu atau dipergunakan sekaligus,” imbuhnya. Semua keputusan di tangan Jokowi. Kementerian Perindustrian hanya diberi tugas untuk merumuskan skemanya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa subsidi itu bakal berlaku paling lambat mulai pekan pertama Maret. Jika sudah diterbitkan, harga kendaraan listrik harus lebih kompetitif. Terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya Thailand.
Luhut bahkan tengah meminta kepada perusahaan raksasa otomotif asal Tiongkok, yakni Build Your Dream (BYD), agar segera masuk ke Indonesia. Tujuannya, menggenjot pengembangan kendaraan listrik di tanah air.
”Kita harapkan minggu pertama Maret harus sudah keluar, karena kan prosesnya panjang. Kita mau minta BYD masuk untuk kita putuskan,” terangnya kepada wartawan. Rencana kerja sama dengan Tiongkok itu juga bagian dari strategi. Khususnya untuk mengantisipasi pasar ekspor mobil listrik kelak.
Jika produksi mobil listrik di Indonesia bisa berskala besar, Tiongkok akan berpotensi dijadikan pasar. Tentu dengan terus memenuhi standar kualitas pasar ekspor.
Semua fasilitas terus disiapkan. Apalagi, saat ini pembangunan pabrik baterai listrik sedang berlangsung. Jelas akan mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Indonesia baru saja berhasil menggaet investor elektronik dari dua negara. Yakni, CATL dari Tiongkok dan LG dari Korea Selatan. Bahkan, digadang-gadang menjadi raja baterai di dunia.
Menurut Luhut, skema subsidi kendaraan listrik dengan pemotongan PPN maupun potongan harga itu memang hasil dari rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir Januari lalu.
Subsidi itu menyasar konversi ke motor listrik, pembelian motor baru, dan mobil baru. Untuk mobil listrik, subsidinya tidak berupa uang.
Sementara itu, Jokowi terus mengajak industri otomotif di Indonesia untuk mulai bergeser ke kendaraan listrik. Mengingat, tren dunia sudah mulai ke sana. ”Dari combustion bergeser sedikit-sedikit ke mobil listrik,” ujarnya dalam sambutan saat membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 16 Februari 2023.