Kasus itu juga menyenggol mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sebab, Menko Polhukam Mahfud MD, ketika ditanya wartawan, mengatakan bahwa pada 2012 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan ransaksi mencurigakan di LHKPN Rafael kepada KPK. Tapi, KPK tidak menanggapi. Diam saja.
Abraham Samad, ketua KPK periode 2011–2015, kepada pers, Selasa (28/2) mengatakan, ”Jadi, yang sebenarnya terjadi, PPATK melaporkan (transaksi mencurigakan) ke Kejaksaan Agung, kemudian KPK cuma ditembuskan saja laporannya. Jadi, pernyataan (Mahfud) itu idak tepat.”
Maksud Abraham, PPATK melapor ke Kejaksaan Agung dengan tembusan laporan ke KPK. Maka, KPK diam saja. Dikira itu akan diusut Kejaksaan Agung. Ternyaa juga tidak diurus Kejaksaan Agung.
Ada lagi. Menurut Samad, Undang-Undang KPK saat itu menyatakan bahwa penyelenggara negara yang ditangani KPK minimal pejabat eselon II. Hal itulah yang membuat PPATK melaporkan transaksi mencurigakan Rafael ke Kejaksaan Agung, bukan ke KPK.
Abraham: ”Karena pada saat itu mungkin Rafael Alun masih pejabat eselon III atau mungkin IV di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.”
Pokoknya, laporan PPATK pada sepuluh tahun silam tidak ditangani. Setelah heboh kasus Mario, barulah seperti tergopoh-gopoh memeriksa Rafael.
Pengunduran diri Rafael sebagai ASN (aparaur sipil negara) diolak Kemenerian Keuangan.
Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers, Rabu (1/3), mengatakan, ”Kami sampaikan di sini, bahwa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah PP 17 Tahun 2020 dan kemudian juga peraturan kepala BKN Nomor 3 Tahun 2000, pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri.”
Maka, status Rafael kini tetap ASN. Meski, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memutuskan untuk mencopot jabatan Rafael. Dengan demikian, status Rafael kini ASN tanpa pekerjaan.
Imbas kasus Mario itu merembet ke mana-mana. Terlalu seru. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut komentar.
Megawati berbicara dalam kapasitas sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia mengkritik pamer kekayaan yang dilakukan pejabat pajak.
”Saya 100 persen mendukung beliau, Bu Sri Mulyani, mengenai masalah yang sangat memalukan di bidang keuangan, di bidang pajak,” kata Megawati di kantor pusat BRIN di Jakarta, Rabu (1/3).
Dilanjut: ”Saya melihat sendiri, di kalangan birokrat itu gimana, untuk apa Indonesia merdeka kalau rakyatnya sendiri, birokratnya sendiri, sudahlah....”
Sementara itu, David yang dianiaya Mario masih koma di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta. Tapi, respirator sudah dilepas dari hidungnya.
Kasus itu juga membuat banyak motor mewah Harley-Davidson (HD) dijual. Gegara, Mario suka pamer motor seharga Rp 1 miliaran itu. Kondisi tersebut juga dipantau KPK dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan karena penjualnya adalah pegawai Kementerian Keuangan.
Pahala: ”Sekarang kita angkut nama-nama penjual HD ke Irjen Kementerian Keuangan. Ini kan nama-nama pegawai siapa sih, kita menduga mereka pegawai Ditjen Pajak.”