JAKARTA, HARIAN DISWAY- Kabar gembira bagi masyarakat muslim Indonesia. Ongkos naik haji (ONH) reguler memang dinaikkan menjadi Rp 49,8 juta. Namun, ONH plus justru turun dari minimal Rp 151 juta menjadi Rp 123,2 juta. Turun Rp 27,8 juta atau 18,4 persen.
Biaya itu baru ditetapkan Kementerian Agama pada rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus di Jakarta. Diikuti para penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK). ”Sudah disepakati minimal sebesar USD 8.000,” terang Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin di Jakarta seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat, 10 Maret 2023.
Tarif itu merupakan minimal biaya perjalanan ibadah haji (bipih) alias biaya yang dibayar jamaah. Artinya, PIHK tetap bisa memberikan harga paket di atas bipih. Arifin pun berharap agar fasilitas dan layanan yang diberikan PIHK tetap maksimal.
Rapat tersebut juga membahas berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Mulai tahap pelunasan, sosialisasi mekanisme pengembalian keuangan (PK) dengan aplikasi Siskopatuh, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, hingga pengurusan aktivasi PIN e-hajj dan rekomendasi.
Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi menegaskan, proses PK adalah hal mutlak yang harus dikerjakan Kemenag. Sebab, PIHK sangat membutuhkannya untuk kontrak layanan dengan pihak terkait di Arab Saudi. ”Penggunaan Siskopatuh yang sudah terintegrasi dengan Siskohat tentu akan memudahkan PIHK dalam mengurus proses tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, jamaah haji tak perlu ribet mengurus visa. Tak perlu lagi mendatangi atau mendaftar ke kantor Kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Kini visa haji bisa diurus lewat aplikasi.
Kemenag bersama pihak otoritas Arab Saudi baru saja menyepakati aplikasi Saudi Visa Bio untuk seluruh jamaah haji Indonesia 2023. Aplikasi itu digunakan dalam proses penerbitan visa melalui pendaftaran fitur biometrik wajah, sidik jari, dan fotokopi paspor.
Penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio memungkinkan jamaah melakukan pendaftaran secara mandiri. Bisa langsung diunduh di Playstore maupun App Store. Para jamaah tinggal memasukkan semua berkas yang diminta.
”Harapannya bisa memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jamaah saat datang di bandara Arab Saudi,” terang Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. Seluruh identitas, termasuk sidik jari dan wajah jamaah, akan direkam pada aplikasi tersebut.
Selain itu, rapat koordinasi dua negara tersebut membahas implementasi Mecca route atau fast track. Tahun ini fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Khususnya bagi jamaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.
Layanan fast track memang sudah dimulai pada 2018. Proses imigrasi jamaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Dengan demikian, paspor dan visa mereka tidak perlu diperiksa lagi saat tiba di Saudi.
”Jumlah jamaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track sebanyak 55.321 orang,” tegasnya. Pihak Saudi pun meminta agar MoU antara Indonesia dan Saudi bisa segera diteken. Dengan begitu, perencanaan fast track dapat dilakukan lebih awal.
Lokasi fasilitas fast track masih dalam pembahasan bersama sejumlah pihak. Di antaranya, Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura 2, imigrasi, Avsec, dan maskapai penerbangan. Termasuk membahas soal jadwal penerbangan.
”Jadwal sudah dibuat bersama antara Ditjen PHU dan maskapai,” kata Hilman. Kesepakatan sementara, akan diberangkatkan 17 kloter dalam sehari dari berbagai embarkasi menuju Arab Saudi. (*)