LUMAJANG, HARIAN DISWAY - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan fasilitas penyimpanan pasir terpadu (Stockpile) di Lumajang.
Fasilitas Stockpile (tempat penampungan sementara) pasir terpadu ini terletak di Desa Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Minggu, 9 Juli 2023.
Fasilitas ini menerapkan pembayaran pajak pasir berbasis digital dengan sistem e-pasir dan e-pajak pasir.
Stockpile Pasir Terpadu seluas 11,4 hektar ini mulai di bangun sejak Februari 2022. Saat ini, stockpile tersebut mampu mewadahi 13 pemilik Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) serta menampung 37 pemilik stockpile (non IUP OP).
BACA JUGA:Tidak Ada Jembatan Darurat, Jalur Lumajang-Malang Via Sidomulyo Tetap Terputus Selama 4 Bulan
Didampingi langsung Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Gubernur Khofifah mengapresiasi inovasi pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berbasis elektronik yang diterapkan pada Stockpile tersebut.
Inovasi sistem MBLB berbasis elektronik ini dinamakan e-Pajak Pasir. Inovasi ini diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan pajak pasir di Lumajang.
Sopir truk pasir melakukan tap untuk pembayaran pajak penyimpanan pasir (e-pasir) di Stockpile Lumajang-Pemprov Jatim for Harian Disway-
Gubernur Khofifah menjelaskan, setiap truk pasir yang masuk ke stockpile akan melakukan tap kartu yang berisikan saldo. Sistem akan otomatis memindahbukukan saldo di dalamnya untuk melakukan pembayaran pajak pasir. Dengan demikian, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat karena kebocorannya dapat diminimalkan.
BACA JUGA:Lima Jembatan Putus di Lumajang Segera Dibangun
“Digitalisasi sistem yang dilakukan tidak hanya berguna untuk perpajakannya saja, tapi juga ter-manage lingkungannya dan ter-manage daya dukung alamnya termasuk akses infrastrukturnya,” terangnya.
Khofifah menambahkan, kalau stockpile ini bisa dimaksimalkan fungsinya, maka proses monitoring dari manajemen pengelolaan penambangan pasir dan distribusinya akan bisa diatur dengan baik.
Khofifah mengapresiasi Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Menurutnya, ini merupakan inisiasi yang bersinergi dengan Pemprov Jatim dan Bank Jatim. “Saya rasa sinergi dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan bagaimana bisa terus kita bangun dan tumbuh kembangkan,” tegasnya.
BACA JUGA:Pasca Banjir dan Longsor, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat
Menurut Khofifah, Pemprov Jatim sebagai pihak yang menerbitkan izin stockpile terpadu dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (IUP-PP) perlu terus menguatkan sinergi dengan Pemkab Lumajang.