"Intinya, kami Dinas Perhubungan sudah menjalankan program Pemerintah Kota Surabaya mulai Oktober-November dan sudah kita siapkan segala sesuatunya, kami mendapatkan hambatan," ujarnya.
"Harapan kami segera ada titik temu, formula bagaimana selain QRIS, voucher, dan virtual account. Kalau untuk menghindari kebocoran PAD, kita butuh proses, sosialisasi masif ke masyarakat bahkan ke pegawai untuk mengubah habit (kebiasaan, red)," lanjutnya. (*)