Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan keputusannya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai bentuk protes keras dan kritik moral terhadap situasi politik yang dianggapnya tidak sehat.
Pengumuman tersebut dilakukan dalam interaksi dengan anak muda Semarang, Jawa Tengah, pada kegiatan "Tabrak Prof!" yang diselenggarakan, Selasa, 23 Januari 2024.
Keputusan Mahfud MD ini bermula dari pertanyaan seorang peserta yang menyampaikan kekhawatiran terkait indikasi penyimpangan kekuasaan dan ketidaknetralan negara dalam penyelenggaraan pemilu.
BACA JUGA:Mahfud MD Sentil Menteri yang Jadi Timses dan Pakai Fasilitas Negara, Siapa Tuh?
BACA JUGA:Budiman: Sebut Pertanyaan Gibran Recehan, Mungkin Mahfud Gak Siap Bicara Dilema Kebijakan
Ia juga mencatat adanya pengerahan aparat dan tindakan Presiden yang dinilai kontroversial terkait perangkat desa.
Dalam interaksi tersebut, Ganjar Pranowo, calon Presiden nomor urut 3, memberikan rekomendasi kepada Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam guna menjaga integritas pemilu dan menghindari konflik kepentingan.
Mahfud MD menanggapi saran tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa keputusan untuk mundur sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal.
"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ujar Mahfud MD.
Namun, meskipun telah berusaha memberikan contoh tentang tidak menyalahgunakan fasilitas negara, Mahfud MD mengakui bahwa upayanya tidak berhasil. Beberapa menteri yang terlibat dalam tim sukses paslon tertentu masih terus menggunakan fasilitas negara, menurutnya.
"Situasinya tidak berimbang, pihak lain menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik sudah ikut tim sukses," sindir Mahfud MD.
Terkait rencananya untuk mundur, Mahfud MD menegaskan bahwa hal tersebut akan dilakukan pada waktu yang tepat, sambil memastikan masa transisi berlangsung dengan baik.
Ia juga mengajak peserta "Tabrak Prof!" untuk mengingat pesan yang disampaikannya setelah Debat ke-4.
"Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi," tambahnya.
Mahfud MD juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak memandang fasilitas negara sebagai pemberian personal.
Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan tanggal 14 Februari sebagai "pengadilan rakyat" dengan memilih pemimpin yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. (*)