Sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya diterapkan sebagai langkah alternatif dan jawaban atas gagalnya teori pertumbuhan yang dianut negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah satunya. Maka, segala upaya sistem ekonomi yang diterapkan dan cocok untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan adalah ekonomi kerakyatan.
BACA JUGA: Prabowo Setuju Dengan Ganjar Soal Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit
Tidak semudah itu ternyata dalam menerapkannya. Sebab, wilayah Indonesia sangat luas. Beda wilayah, beda pula hasilnya. Bukannya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, justru di beberapa wilayah banyak ketimpangan ekonomi.
Gagalnya aplikasi dari teori pertumbuhan tak pelak memicu munculnya masalah ekonomi baru. Misalnya, ketergantungan ekonomi, tumbuhnya budaya hedonis dan konsumtif di masyarakat, perusahaan multinasional berskala besar yang mendominasi pasar, serta diperparah dengan melebarnya kesenjangan sosial.
Sebagai refleksi dari kegagalan tersebut, gagasan ekonomi kerakyatan dari Bung Hatta kali ini kembali menguat, mungkin harus diperbaiki formulanya sehingga dapat mengubah kesenjangan sosial di masyarakat.
BACA JUGA: Prabowo: Koperasi Adalah Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Harus Diperkuat dan Dikembangkan
Walaupun kita tahu sistem ekonomi itu merupakan model perekonomian yang humanistik dengan kesejahteraan rakyat sebagai dasarnya, tetapi dengan perkembangan ekonomi global yang makin pesat, mau tidak mau juga kita mengarah pada liberalisasi.
Pentingnya Membangun Institusi
Indonesia mempunyai permasalahan yang cukup kompleks. Banyak institusi yang disfungsional, baik di pusat maupun di daerah. Semua itu harus dibenahi. Institusi ekonomi penting bagi pertumbuhan ekonomi karena mereka membentuk insentif bagi para pelaku ekonomi utama dalam masyarakat.
Khususnya, mereka memengaruhi investasi pada modal fisik, sumber daya manusia dan teknologi, serta organisasi produksi. Institusi ekonomi tidak hanya menentukan potensi pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga distribusi sumber daya dalam masyarakat itulah letak permasalahannya.
Institusi yang berbeda tidak hanya akan dikaitkan dengan tingkat efisiensi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang berbeda, tetapi juga dengan distribusi keuntungan yang berbeda-beda antarindividu dan kelompok sosial.
Institusi ekonomi merupakan pilihan kolektif masyarakat yang berhubungan dengan barang dan pelayanan yang dihasilkan, dibagikan, dan digunakan masyarakat.
Pengaruhnya terhadap distribusi keuntungan ekonomi, tidak semua individu dan kelompok pada umumnya menyukai institusi ekonomi yang sama.
Hal itu akan menimbulkan conflict of interest di antara berbagai kelompok dan individu mengenai pilihan institusi ekonomi, dan kekuatan politik dari kelompok yang berbeda akan menjadi faktor penentu.
Akibatnya, lembaga-lembaga ekonomi hanya memberikan sedikit insentif untuk berinvestasi pada lahan, sumber daya fisik atau sumber daya manusia, atau teknologi sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, membangun institusi itu sangatlah penting dan seharusnya menjadi prioritas. Dengan demikian, sistem ekonomi kerakyatan betul-betul terealisasi. (*)