SURABAYA, HARIAN DISWAY - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akhirnya bergerak. Universitas negeri terbesar di Jawa Timur itu gerah juga dengan kondisi politik di Indonesia.
Kemunduran demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara harus segera dihentikan.
Maka, Unair memanggil seluruh civitas akademika dalam pernyataan sikap, Senin, 5 Februari 2024 pukul 10.30 WIB di Depan Halaman Gedung Pasacsarjana, Kampus Dhamawangsa, Universitas Airlangga. Ajakan terbuka itu bertajuk Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik.
BACA JUGA:Civitas Akademika UGM dan UII Kompak Kritik Manuver Presiden Dalam Pilpres 2024, Unair Bagaimana?
Seluruh keluarga besar Ikatan Alumni (IKA) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang ada di seluruh belahan dunia diajak ikut bergabung dalam pernyataan sikap. Demi mengawal demokrasi Indonesia tercinta.
"Seruan yang muncul dari civitas akademika Universitas Airlangga dan rekan-rekan kolega sejawat sekitarnya," ujar Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya Dr Airlangga Pribadi Kusman, Sabtu, 3 Februari 2024.
UNAIR memanggil! Kumpulkan civitas akademika dan alumni tegakkan demokrasi. Foto: Airlangga Pribadi.-FISIP Unair-
"Ini merupakan bentuk pernyataan sikap terhadap berbagai problem etika yang telah melampaui batas terkait dengan penyelenggaran negara," tegasnya.
BACA JUGA:Dukung Prabowo-Gibran, JAKA Minta Khofifah Mundur dari Ketua IKA Unair
Civitas akademika di Jogja sudah memulai seruan penyataan sikap. Pada Kamis, 1 Februari 2024, Universitas Gadjah Mada memulai petisi Bulaksumur. Menyesalkan banyak tindakan menyimpang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yang merupakan bagian dari keluarga besar UGM Jogja.
Pernyataan sikap disusul oleh Universitas Uslam Indonesia (UII) Jogja. Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Rektor UII Jogja Fathul Wahid. Disusul pernyataan sikap civitas akademika Universitas Indonesia, Jumat, 2 Februari 2024.
Seruan mereka sama. Mereka meminta Presiden Joko Widodo kembali menjadi teladan bagi warganya. Agar tidak memanfaatkan institusi Kepresidenan demi kepentingan politik keluarga.
"Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen sebagai kalangan intelektual untuk menegakkan demokrasi dan menjaga Republik," tegas Airlangga. (*)