Dukung Prabowo-Gibran, JAKA Minta Khofifah Mundur dari Ketua IKA Unair

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) mengeluarkan pernyataan sikap terkait dukungan Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair) (IKA UA), Khofifah Indar Parawansa, terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran, dalam Pemilihan Presiden 2024.

JAKA mempermasalahkan dukungan tersebut dan meminta Khofifah untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua IKA UA.

"JAKA menyayangkan sikap Ibu Khofifah sebagai Ketua IKA UA yang menjadi bagian dari tim sukses paslon 02 yang memiliki rekam jejak tidak bagus," kata Teguh dalam siaran pers yang diterima Harian Disway, Kamis, 25 Januari 2024..

"Capresnya diduga memiliki potensi pelanggar HAM berat dan cawapresnya merupakan produk Mahkamah Konstitusi (MK) yang penuh dengan pelanggaran etik," lanjut Teguh. 

Menurutnya, sikap Khofifah bertentangan dengan tagline Unair "Excellent with Morality." Sebagai bagian dari civitas akademika, terutama sebagai Ketua IKA UA, Khofifah seharusnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai keberhasilan yang dilandasi moralitas.

Dalam penilaian Teguh, dukungan Khofifah terhadap pasangan Prabowo-Gibran tidak sesuai dengan semangat moralitas dan etika yang seharusnya menjadi landasan Unair.

Khofifah Indar Parawansa dan Erick Thohir yang hadir sebagai pendukung paslon nomor 2, Prabowo-Gibran.-Tangkapan Layar Youtube KPU RI-

Selain itu, Teguh juga mengingatkan peristiwa masa lalu, terutama kasus penculikan aktivis di masa Orde Baru.

Teguh menyoroti 13 korban penculikan, termasuk Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah (Bimo) yang berasal dari Unair.

BACA JUGA:Lebarkan Sayap hingga ke Luar Negeri: Fakultas Vokasi Unair Cetak Lulusan Double Degree

BACA JUGA:Akhirnya Pendidikan Dokter Unair Hadir di Banyuwangi

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib aktivis tersebut dan menyalahkan rekam jejak calon presiden yang dianggap memiliki potensi pelanggaran HAM berat.

Teguh juga mengomentari cawapres pasangan tersebut, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai tidak legitimated karena terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sarat dengan pelanggaran etik.

Mantan Dirut RPH Surya Surabaya itu menyoroti hubungan keluarga antara Anwar Usman, yang diberhentikan sebagai Ketua MK, dan Gibran sebagai paman dan keponakan.

Sumber: