Civitas Akademika UGM dan UII Kompak Kritik Manuver Presiden Dalam Pilpres 2024, Unair Bagaimana?

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Civitas akademika di Jogja secara tegas menyatakan pernyataan sikap atas kondisi demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo kembali menjadi teladan dan tidak memanfaatkan institusi Kepresidenan demi kepentingan politik keluarga. 

Dua hari berturut-turut, 31 Januari dan 1 Februari 2024, dua kampus besar di Jogja, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menyesalkan banyak tindakan menyimpang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA:Gerah dengan Kondisi Politik Indonesia , UGM dan UII Jogja Nyatakan Sikap.

Misalnya saja, kasus pelanggaran etik di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan Anwar Usman untuk memuluskan jalan keponakannya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

Kondisi ini diperparah dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa seorang Presiden bomeh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pilpres.

Termasuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang diduga sarat kepentingan untuk menguatkan dukungan terhadap capres-cawapres tertentu.

Civitas akademika Jogja menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Lalu, bagaimana dengan Universitas Airlangga Surabaya?

"Ada pernyataan sikap, mungkin, tapi kita sedang rancang, kira-kira terbaik seperti apa," ujar Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Mohammad Nasih, Jumat, 2 Februari 2024.

BACA JUGA:Anwar Usman Posisikan Diri sebagai Korban Fitnah

Pernyataan sikap atas keresahan pada kondisi politik di Indonesia oleh civitas akademika UGM Jogja dinilai sah-sah saja. Hal ini berlaku di mana saja, sebab Indonesia negara demokrasi. Pernyataan sikap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses berdemokrasi.

"Memang ada orang-orang UGM, civitas UGM yang melakukan itu, tentu kita gak bisa melarang. Kalau ada orang Unair yang melakukan itu juga kita gak bisa melarang untuk melakukan itu, dan itu oke-oke saja," jelas orang nomor satu di Unair Surabaya ini.

"Kalau dilakukan oleh civitas akademika ya itu hak mereka untuk melakukan pendapat, tapi pasti bukan oleh rektorat," lanjutnya.

BACA JUGA:Dukung Prabowo-Gibran, JAKA Minta Khofifah Mundur dari Ketua IKA Unair

Sumber: