Gerah dengan Kondisi Politik Indonesia , UGM dan UII Jogja Nyatakan Sikap.

Gerah dengan Kondisi Politik Indonesia , UGM dan UII Jogja Nyatakan Sikap.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro dan civitas akademika sampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM Jogja, Rabu, 31 Januari 2024-Dok Humas UGM-HARIAN DISWAY

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Puluhan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja menyampaikan petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu, 31 Januari 2023.

Puluhan orang yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumnus sudah gerah dengan kondisi politik di Indonesia.

Termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan alumni UGM Jogja.

Pernyataan sikap disusul oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja pada hari berikutnya, Kamis, 1 Februari 2024.

Puluhan guru besar, dosen dan mahasiswa juga sudah gerah. Mereka mendesak Joko Widodo kembali menjadi teladan dalam etika, dengan tidak memanfaatkan institusi Kepresidenan untuk kepentingan politik keluarga. 

BACA JUGA:Politik Bakso Mbelingnya Jokowi

Petisi Bulaksumur disusun melalui diskusi cukup panjang. Dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro.

Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip demokrasi

"Kami civitas akademika ugm menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat, yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," ujar Prof Koentjoro didampingi sejumlah guru besar.

Civitas akademika UGM menyesalkan banyak tindakan menyimpang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang merupakan bagian dari keluarga besar UGM Jogja.

Misalnya saja, kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kondisi ini diperparah dengan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi menyoal keterlibatan pejabat publik dalam kampanye.

Pernyataan politik itu dinilai berbanding terbalik dengan netralitas dan mecederai demokrasi.

"Keberpihakan (Presiden, Red) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: