JAKARTA, HARIAN DISWAY - Aktivis Anti Korupsi Todung Mulya Lubis memberikan apresiasi terhadap peluncuran film Dirty Vote yang diluncurkan hari ini, menyajikan gambaran potensi pelanggaran dalam Pemilu 2024.
Film berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara: Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, yang menjelaskan kecurangan menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 14 Februari 2024.
Todung Mulya Lubis mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu 'baperan' atau 'bawa perasaan' terhadap kritikan.
"Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik," kata Todung.
Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas, dan mematikan industri kreatif," tambah Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, 11 Februari 2024.
Todung hadir bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dipandu oleh Aris Setiawan Yodi.
BACA JUGA:JK: Jika Film Dirty Vote Dituding Fitnah, Tunjukkan Buktinya!
Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, Dirty Vote memberikan literasi politik yang baik untuk memahami dinamika yang terjadi.
Isinya sejalan dengan pemberitaan media, seperti pengarahan kepala desa, intimidasi, politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya dijelaskan dalam film ini.
"Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan negara," pungkas Todung.
Terkait berbagai fakta yang diungkapkan dalam Dirty Vote, Todung melihat bahwa sebenarnya tidak ada hal baru dalam film itu.
Ia tidak setuju dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
BACA JUGA:Anies: Semua Bukti yang Dipaparkan dalam Film Dirty Vote Berpotensi Membuat Rakyat Marah
"Dengan segala respek, saya tidak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tidak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat demokrasi kita jadi tidak sehat dan mengalami kemunduran," kata Todung.
Pada kesempatan yang sama, Hasto menekankan komitmen besar TPN Ganjar-Mahfud dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.