JAKARTA, HARIAN DISWAY - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyerahkan keputusan terkait penggunaan hak angket kepada partai-partai pengusungnya dalam Pilpres 2024.
"Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang bicara," ujar Anies kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Februari 2024.
Pernyataan Anies diamini oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh.
Surya menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional, termasuk hak untuk menggulirkan hak angket, seperti yang sedang digalang oleh tiga partai Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
"Hak angket adalah hak konstitusional. Saya pikir wajib untuk menghormati dan menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat di hari yang sama.
Surya menyatakan bahwa hak angket yang pertama kali diinisiasi oleh Ganjar Pranowo, kader PDIP dan Capres nomor urut 3 beberapa waktu lalu, adalah hak konstitusional.
BACA JUGA:Beda Sikap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tentang Hak Angket DPR
BACA JUGA:Hak Angket Dinilai Bukan Solusi Tepat Untuk Mengungkap Kecurangan Pemilu
Pihaknya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Anies Baswedan sebagai Capres di Koalisi Perubahan.
"Memberikan dukungan adalah hal yang penting. Prosesnya bagaimana? Biarkanlah alir secara alami," ujar Surya.
Surya juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada yang bertanya kepadanya apakah sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Koalisi Perubahan akan menggunakan hak angket.
Surya menegaskan bahwa Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket.
BACA JUGA:Adian Napitupulu: JK dan Megawati Bakal Bertemu, Bahas Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
"Barangkali tiga-tiganya (partai pengusung di Koalisi Perubahan) masih memiliki kerjasama yang baik dengan PDIP," katanya.