Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Setiap pergeseran suara tidak sah menjadi suara PSI tentu merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.
"PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. Kami akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD, dan KPU, serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya,” ungkapnya.
PPP, lanjut Rommy, juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan. Yakni untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam waktu 1x24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka sebenarnya. (*)