HARIAN DISWAY – Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dirinya tak akan bergabung pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara halal bihalal sekaligus pembubaran TPN Ganjar-Mahfud pada Senin malam, 6 Mei 2024.
"Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” ucap Ganjar.
Sebagai oposisi, Ganjar menegaskan bahwa dia tidak akan mencibir pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang.
BACA JUGA:TPN Ganjar-Mahfud Resmi dibubarkan
Ia menjelaskan baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, semuanya harus saling menghormati.
Namun, dia tetap akan menyuarakan kritik melalui jalur yang benar, seperti melalui parlemen. Ia mengaku akan melakukan kontrol di luar pemerintahan dengan cara yang benar.
"Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," tutur Ganjar.
Ganjar menegaskan bahwa berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berarti ia tidak mencintai Indonesia. Namun, hal ini merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk mengawal pemerintahan yang akan datang.
BACA JUGA:Mahfud MD Putuskan Kembali ke Kampus Usai Pilpres, Ingin Tegakkan Hukum Lewat Civil Society
Usai berakhirnya masa pilpres 2024 dan dibubarkannya TPN, Ganjar mengaku akan tetap berkiprah di ranah politik sebagai anggota partai politik di bawah naungan PDI Perjuangan.
Ia mengatakan dalam waktu dekat, PDIP berencana untuk mengadakan Rapat Kerja Nasional yang akan menambah kesibukannya dalam aktivitas politik melalui PDI Perjuangan.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD menegaskan bahwa ia akan terus aktif dalam perjuangan melalui berbagai jalur keinginannya untuk kembali ke lingkungan kampus dan berusaha untuk menegakkan hukum melalui civil society. (*)