“Dan ya sebaik-baiknya program Pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, ya tentu semestinya berbasiskan APBN, sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk berafiliasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan sistem perbankan yang telah teruji dan aman dapat memberikan jaminan keamanan terhadap dana publik yang disimpan dalam program Tapera.
"Supaya betul-betul transparansi dan akuntabilitasnya bisa kita percayai gitu," kata Herman.
Ia juga menegaskan pentingnya untuk menghindari kembali terjadinya kasus-kasus penipuan (fraud) seperti yang terjadi sebelumnya, contohnya kasus Jiwasraya, dana pensiun Asabri dan Taspen berakhir dalam masalah hukum.
“Nah oleh karenanya juga harus dicarikan bagaimana pengumpulan dana publik juga ini harus bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan prudens,” tandas alumnus Universitas Padjajaran Bandung ini.
Herman mengimbau Pemerintah untuk mempertimbangkan lokasi perumahan Tapera dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk biaya dan jarak rumah tersebut dari tempat kerja pegawai.
Ia pun menekankan pentingnya melakukan diskusi mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan publik tersebut dapat diterima secara positif oleh seluruh rakyat Indonesia ketika diberlakukan.(*)
Penulis: Rifa Zahra Fadhila, Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur, peserta Magang MBKM di Harian Disway.