HARIAN DISWAY - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyesalkan polemik dan kegaduhan yang terjadi di masyarakat seputar kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera)
Menteri Basuki mengatakan bahwa akar dari Polemik yang terjadi di masyarakat adalah kurangnya sosialisasi program Tapera. Sehingga menimbulkan penolakan dimana-mana. Tidak hanya dari kalangan pekerja, namun juga dari kalangan pengusaha. "Saya menyesal betul dengan kemarahan (rakyat,Red) ini," kata Basuki di Komisi V DPR, Kamis, 6 Juni 2024.
Bahkan untuk memperbaiki keadaan, Basuki tidak segan mengusulkan agar program Tapera ditunda. "Ini masalah trust. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujar Basuki.
BACA JUGA:Kemnaker Tepis Tapera Memberatkan: Ini Bukan Potongan Gaji, Tapi Tabungan
BACA JUGA:Alasan BP Tapera Wajibkan Yang Sudah Punya Rumah Bayar Iuran: Gotong Royong Bantu Yang Belum Punya
Basuki mengatakan, bahwa undang-undang yang menjadi dasar Tabungan Perumahan Rakyat sudah keluar tahun 2016 lalu. Lantas rencananya ia dan Menteri Keuangan akan melakukan pemupukan kredibilitas dengan berbagai program PUPR di bidang perumahan.
Basuki memaparkan, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), untuk subsidi bunga. "Sedangkan kalau untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi, effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah," lanjut Basuki.
BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Batalkan Atau Tunda Tapera, Wajib Daftar Paling Lambat Tahun 2027
BACA JUGA:Sandiaga Uno Sebut Gen Z Sulit Punya Rumah Tanpa Program Seperti Tapera
Lebih lanjut, Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera ini mengatakan bahwa ia akan ikut mengundur kebijakan Tapera seperti yang diusulkan DPR hingga ketua MPR.
"Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp105 triliun itu pun menarik uang berapa 300-an lebih. Jadi, misalnya ada usulan, apalagi DPR, ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," pungkas Basuki.
Sebelumnya, sebelumnya Basuki telah mendapatkan kritikan dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri dalam rapat. Kritikan tersebut disampaikan untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rakyat saat ini.
Kebijakan Tapera ini membuat banyak reaksi dari para pekerja, buruh, dan lainnya bahkan sampai turun ke jalan. Menanggapi hal ini, Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mengagendakan rapat khusus yang membahas kebijakan Tapera ini. (Mochammad Alwi Hidayat)
Penulis: Mochammad Alwi Hidayat, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Peserta Magang MBKM Harian Disway.