HARIAN DISWAY - Presiden Joko Widodo terpaksa membatalkan rencana pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bulan ini. Sebab, infrastruktur belum siap.
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," ungkap Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Jokowi mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal progres pembangunan IKN. “Sudah (terima laporan) dari PUPR, tapi belum (siap),” tambahnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bantah pernyataan Mahfud MD yang sebut KPU tak layak selenggarakan Pilkada.-Setpres-
BACA JUGA: BACA JUGA:Erick Thohir Kunjungi PLTS IKN: Siapkan Pasokan Listrik HUT RI ke-79
Ketidaksiapan itu menyangkut fasilitas mendasar di IKN. “Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi.
Sebelumnya, pada 25 April 2024, Jokowi mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). UU tersebut mengatur pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke IKN.
Pada pasal 63 menyebut bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden (Keppres).
BACA JUGA: BACA JUGA:Upacara 17 Agustus di IKN, Sidang Tahunan MPR dan DPR Akan Tetap Berlangsung di Jakarta
Dalam hal ini, Jokowi mengungkapkan tidak ingin memaksakan pemindahan IKN melalui Keppres jika infrastruktur memang belum memadai.
“Keppres bisa sebelum, bisa setelah, Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat. Progres lapangannya dilihat,” papar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut bahwa progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen.
Targetnya, proyek ini selesai pada minggu kedua bulan Juli 2024, sehingga siap digunakan untuk perayaan HUT RI mendatang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan mendukung penuh penyediaan kendaraan listrik di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)-Dok. kemenhub-
BACA JUGA: BACA JUGA:Gedung Kantor Kementerian Koordinator di IKN Akan Jadi Tempat Penampungan Sementara Petugas Upacara HUT RI ke-79
Saat ini, pekerjaan yang sedang berlangsung di IKN salah satunya yaitu pemasangan bilah garuda di sisi kiri dan kanan. Namun, imbuh Danis, hujan dan petir menjadi kendala pada proses pembangunan.
“Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca”, ujarnya saat ditemui di Kompleks Kementerian PUPR pada Jumat, 5 Juli 2024.
Selain pembangunan garuda, sejumlah kantor menteri koordinator, termasuk jalan di depan Istana Presiden sedang dikebut agar tuntas pada Juli. Pasokan air bersih juga disebut dapat masuk ke IKN pada pertengahan Juli nanti.
Mengingat masa jabatan Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 hal ini dapat memunculkan peluang bahwa bukan Jokowi yang meneken Keppres soal pemindahan ibu kota. Melainkan pemerintahan mendatang oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. (*)