JAKARTA, HARIAN DISWAY - Presiden Joko Widodo memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun yang akan dibagi ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pidato Nota Keuangan 2025 Sidang Tahunan MPR 2024 pada Jumat, 16 Agustus 2024.
"Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,1 triliun," ungkap Jokowi.
Persentase limpahan anggaran belanja pemerintah pusat berkisar 75 persen dari total rencana APBN 2025. Sedangkan pemerintah daerah hanya mendapatkan sebaran 25 persen atau kurang dari seribu triliun.
BACA JUGA:Momen Keakraban Prabowo Duduk di Samping Jokowi Saat Upacara HUT ke-79 RI
Dari 75 persen belanja negara tersebut, Jokowi menyebut anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pendidikan.
Dana sebesar Rp 722,6 triliun akan digunakan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, mengembangkan sekolah unggulan, memperluas program beasiswa, pemajuan budaya, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan mengembangkan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan Jokowi dengan jumlah Rp504,7 triliun. Anggaran tersebut adalah pembagian kedua terbesar setelah anggaran pendidikan.
BACA JUGA:Upacara Detik-Detik Proklamasi Pertama di IKN, Jokowi Kenakan Pakaian Adat Kutai Kartanegara
"Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," jelasnya.
Anggaran tertinggi ketiga adalah untuk pembangunan infrastruktur yang di dalamnya mencakup keberlanjutan pembangunan IKN. Dana tersebut direncanakan sejumlah Rp 400,3 triliun.
Infrastruktur yang akan digarap Jokowi mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, serta infrastruktur pangan dan energi.
BACA JUGA:Pidato Kenegaraan Terakhir, Jokowi Serahkan Estafet Kepemimpinan Indonesia Pada Prabowo
"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara," lanjut Jokowi.
Sebesar 5,5 persen tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC. Adapun, imbuh Jokowi, penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Poin ketahanan pangan dianggarkan sebanyak Rp 124,4 triliun oleh Jokowi. Fokusnya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan.