HARIAN DISWAY, TRENGGALEK - Warga Trenggalek dan sekitarnya kini bisa bernapas lega. Layanan keimigrasian yang sebelumnya harus diakses melalui perjalanan jauh ke Ponorogo atau Kediri, kini hadir lebih dekat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Trenggalek.
Ini adalah langkah inovatif dari Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Kantor Imigrasi Ponorogo untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Ponorogo kini membuka kuota sebanyak 35 layanan paspor per hari di MPP Trenggalek.
BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Perkuat Peran Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Gali Inspirasi dan Motivasi dari Para Sesepuh Pengayoman
“Rinciannya, 20 antrian bisa diakses melalui aplikasi M-Paspor, sementara 15 layanan tersedia untuk walk-in atau datang langsung,” ujar Herdaus.
Inisiatif ini, lanjut Herdaus, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Trenggalek yang selama ini harus melakukan perjalanan hingga 2-3 jam untuk mendapatkan layanan paspor.
“Mayoritas pengajuan paspor di wilayah selatan Jawa Timur adalah untuk keperluan umroh dan wisata. Dengan mendekatkan layanan, kami berharap masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan ini,” jelasnya.
Meski layanan kini lebih dekat, Herdaus mencatat bahwa pencetakan paspor dan BAP untuk paspor rusak atau hilang masih harus dilakukan di Kantor Imigrasi Ponorogo sebelum diserahkan kepada warga Trenggalek.
BACA JUGA:Peringati Hari Pengayoman ke-79, Kemenkumham Jatim Ziarah Rombongan ke TMP 10 Nopember
BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Fasilitasi Klien Pemasyarakatan Daftarkan Merek Usaha
Namun, hadirnya layanan di MPP Trenggalek diharapkan dapat mengurangi beban perjalanan masyarakat.
Mall Pelayanan Publik Trenggalek, yang diresmikan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada Selasa, 20 Agustus 2024, menawarkan berbagai layanan publik. Termasuk layanan paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo.
Anas menekankan bahwa MPP ini merupakan contoh nyata dari reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus berdampak, bukan sekadar tumpukan kertas. Harus lincah dan cepat,” tegasnya, sambil memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai salah satu provinsi dengan inovasi terbaik di tingkat nasional. (*)