Defeodalisasi Jabatan Publik (2-Habis): Pendidikan Modern sebagai Kunci

Kamis 05-09-2024,21:18 WIB
Oleh: Purnawan Basundoro*

Dengan demikian, sebuah keputusan yang dikeluarkan seorang pimpinan di level mana pun merupakan sebuah keputusan bersama atau kolektif yang bertujuan kesejahteraan bersama. 

Sayang, gagasan mengenai demokrasi yang amat luhur tersebut pada praktik kesehariannya mengalami berbagai kendala. Sejak 1960-an praktik demokrasi di Indonesia mengalami banyak tantangan, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. 

Gagasan mengenai demokrasi terpimpin bisa dikatakan merupakan otoritarianisme terselubung yang mendapatkan dukungan dari rakyat secara luas. Hal itu tidak bisa dipisahkan dari jiwa feodalisme yang ternyata belum sepenuhnya hilang dalam praktik keseharian. 

Meski demikian, pada 1955, bangsa Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai penyelenggara pemilihan umum pertama yang berjalan secara demokratis, jauh dari pelanggaran yang bersifat masif. 

Penyelenggaraan pemilihan umum pertama tersebut menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan demokrasi pada periode-periode berikutnya. (*)


*) Purnawan Basundoro adalah guru besar dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

 

Kategori :