Melemahnya daya beli berarti indikasi tingkat konsumsi masyarakat menurun pula. Pada gilirannya, faktor-faktor ke arah pembentukan modal dasar produk domestik bruto (PDB) akan tertekan.
Sebagaimana diketahui, kelas menengah memegang peran yang sangat vital dan strategis bagi penerimaan negara lantaran menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen (survei sosial ekonomi nasional, 2022).
Pajak yang menjadi ekspektasi adalah bersumber dari pajak penghasilan, pajak properti, dan pajak kendaraan bermotor. Pada 2022, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada di angka 10,38 persen.
BACA JUGA: Ngalap Berkah Stimulus Ekonomi dari Pilkada Jatim 2024
BACA JUGA: Mengkritisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabinet 2024-2029
Itu relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rasio tersebut terus mengalami tren penurunan menjadi 10,21 persen pada 2023.
Mengingat kabinet pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran menargetkan peningkatan tax ratio hingga mencapai 23 persen, memasuki tahun 2025 akan dipenuhi berbagai tantangan berat untuk menggapai target tersebut di tengah kontraksinya ekonomi global.
PENGUATAN SEKTOR SWASTA
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran untuk enam agenda prioritas pembangunan.
Pertama, anggaran untuk pos pendidikan direncanakan sebesar Rp 722,6 triliun. Fokus anggaran itu diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Misalnya, PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa (melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP).
Kedua, alokasi anggaran untuk sektor jaminan perlindungan sosial diputuskan sebesar Rp 504,7 triliun yang dikonsentrasikan untuk melanjutkan sinergi dan integrasi perlindungan sosial dengan kartu kesejahteraan serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan penguatan graduasi dari kemiskinan.
Ketiga, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dirancang sebesar Rp 400,3 triliun, di antaranya untuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, mendukung keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik.
Keempat, anggaran untuk pos kesehatan diputuskan sebesar Rp 197,8 triliun, di antaranya untuk upaya penurunan dan pencegahan tengkes dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, efektivitas program jaringan kesehatan nasional (JKN), serta program pemeriksaan kesehatan gratis.
Pada sektor kesehatan, pemerintah juga akan mendorong penguatan aspek teknologi dan kemandirian farmasi serta penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan andal.
Kelima, anggaran untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, juga termasuk anggaran untuk penguatan hukum dan HAM.
Keenam, pemerintah juga telah merencanakan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang mencapai Rp 71 triliun untuk tahun anggaran 2025 yang menyasar 82,9 juta warga secara nasional yang telah terdata.