HARIAN DISWAY - Setelah ramai dengan informasi adanya kebocoran data NPWP Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada instansi untuk segera melakukan mitigasi terhadap kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh hacker Bjorka.
"Tidak apa-apa memang banyak negara mengalami hal yang sama, yang penting segera diimitigasi secepat cepatnya supaya jangan ada kejadian lagi," ungkapnya disela kunjungannya ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat, 20 September 2024.
Diketahui, hacker Bjorka telah melakukan banyak peretasan dan pembocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) Presiden Jokowi. Hacker Bjorka dilaporkan atas pembocoran data yang melibatkan 6 juta nomor pokok wajib pajak warga indonesia.
Menurut Jokowi kejadian pembocoran data bukan hal yang baru tetapi sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil langkah cepat dan konkret dalam mengatasi kebocoran data NPWP.
BACA JUGA: DJP Sikapi 6 Juta Data NPWP yang Diduga Bocor
Berbagai instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) terlibat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kasus yang sedang terjadi saat ini tidak akan terulang di kemudian hari.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mangungkapkan, bahwa data yang tersebar bukan merupakan data yang berkaitan dengan data transaksi atas pelaksanaan hak, dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Serangan ini mengakibatkan kekhawatiran di kalangan pengamat mengenai sistem data yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya Bjorka melakukan hal yang sama yaitu membocorkan data para pejabat di negara ini dan masyarakat unum.
BACA JUGA: Sempat Putus, Akhirnya Al Ghazali Resmi Melamar Alyssa Daguise di Lake Como di Italia
Menurut data analisis kebocoran data nomor pokok wajib pajak ini, dapat mengurangi kepercayaan publik karena merugaikan dari segi privasi yang bisa dilihat oleh semua orang, dan kebocoran data ini bisa disalahgunakan.
Seperti untuk tindak kriminalitas kejahatan seperti penipuan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengimbau agar warga menjaga data privasi masing-masing. Seperti terus memperbarui antivirus, dan mengganti kata sandi secara teratur atau berkala.
Juga menghindari atau tidak mengunduh file atau tautan link yang mencurigakan secara sembarangan. Masyarakat harus memberikan perhatian lebih pada hal ini dengan mencari tahu informasi yang tepat untuk melindungi data diri masing-masing.
BACA JUGA: Waduh, Hacker Bjorka Bobol 6 Juta Data NPWP Warga RI
Sebelumnya, kabar mengenai dugaan kebocoran data NPWP ini diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui unggahannya di platform X pada Rabu, 18 September 2024 lalu. Teguh mengungkapkan fakta yang mencengangkan.
Bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan di Breach Forums dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor termasuk NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email. Di antara sampel data yang bocor itu milik Presiden Jokowi.