BACA JUGA: Selamat Bekerja, Presiden Prabowo!
Kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances. Seperti melemahnya DPR dan partai politik. Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup. Sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah. Maka reshuffle kabinet diperlukan sebagai cara membuat menteri bekerja maksimum.
Apalagi kabinet Prabowo lumayan “gemuk.” Jika bertambah menteri dan wakil menteri tak menjadi tambahan prestasi, reshuffle kabinet sejak tahun pertama, bahkan enam bulan pertama menjadi pilihan.
Reshuffle kabinet yang dilakukan sejak 6 bulan hingga 1 tahun pertama harus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kementeriannya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.
Jika ada menteri yang tidak mampu menjalankan visi besar untuk Indonesia, maka mereka harus segera diganti. Ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa Prabowo memiliki standar yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih.
Ini juga akan menjadi lonceng yang keras di telinga menteri dan wakil menteri. Mereka kini berada di bawah Presiden yang meletakkan standar yang tinggi agar kapal Indonesia cepat berlayar.
BACA JUGA: Khofifah Puji Pencapaian Jokowi dan Sambut Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran
"Kita bisa belajar dari contoh Lee Kuan Yew di Singapura. Dalam masa pemerintahannya, Lee menerapkan kebijakan yang sangat keras terhadap korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan efisien," kata Denny.
Itu menjadi dasar kemajuan Singapura dari negara berkembang menjadi pusat keuangan global. Keberhasilan Lee membuktikan bahwa kepemimpinan yang bersih adalah kunci kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Prabowo harus belajar dari pendekatan ini dan memastikan bahwa pemerintahannya tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerintahan yang bersih. Denny juga menyinggung hasil survei lembaganya.
BACA JUGA: Prabowo Gunakan Mobil Nasional Maung Buatan Anak Negeri
Survei LSI Denny JA pada Oktober 2024 menunjukkan Prabowo berada di puncak favourability. Sekitar lebih dari 90 persen publik Indonesia menyukainya. Sejak 2009, dalam survei LSI Denny JA, Prabowo tak pernah memiliki favourability setinggi itu.
Kini harapan publik sangat tinggi padanya. Namun harapan publik yang tinggi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi basis legitimasi agar Presiden Prabowo berani membuat kebijakan keras seperti zero toleransi atas korupsi.
Harapan yang tinggi dapat pula punya risiko publik mudah kecewa. Itu jika sampai 100 hari pertama, enam bulan pertama, setahun pertama, belum ada tanda-tanda prestasi pembeda dari Prabowo, harapan itu cepat kempis.