Menurutnya, prinsip tersebut merupakan landasan dari kebijakan ekonomi terbuka Indonesia saat ini. Tentu berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan domestik.
“Ekonomi terbuka tidak berarti kita bersikap netral, tapi bebas untuk memilih siapa pun yang memberikan keuntungan maksimal untuk negara,” jelasnya.
Namun, Edi juga mencatat bahwa pemerintah masih meninjau dampak ekonomi dari keanggotaan Indonesia di BRICS, terutama dari segi manfaat ekonomi jangka panjang.
BACA JUGA:Jokowi Ingin KTT BRICS Bisa Reformasi Tata Kelola Dunia
Yang jelas, kata Edi, keikutsertaan Indonesia dalam forum global seperti ini tentu membuka peluang peningkatan perdagangan dan investasi.
“Yang pada gilirannya nanti bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Anda sudah tahu, selain lima negara pendiri (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), BRICS telah menerima enam negara baru pada Januari 2023: Arab Saudi, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Republik Demokratik Kongo.
Ketertarikan negara-negara itu untuk bergabung dengan BRICS sebagian besar didorong oleh keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. (*)