Pemerintah Pertimbangkan WFH dan Empat Hari Kerja Seminggu, Antisipasi Krisis BBM Akibat Perang
Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026, membahas langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi krisis energi global, termasuk opsi WFH dan penghematan konsumsi BBM-Sekretariat Presiden-
HARIAN DISWAY – Pemerintah mulai menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan krisis energi global. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja.
Gagasan tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026.
“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Kenaikan harga BBM, lanjutnya, berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan. Karena itu, pemerintah diminta mulai memikirkan langkah-langkah antisipatif untuk menekan konsumsi energi.
Penghematan penggunaan BBM, menurut Prabowo, perlu menjadi perhatian bersama agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Ia mengingatkan bahwa kondisi yang relatif aman saat ini tidak boleh membuat pemerintah lengah.
BACA JUGA:Pemerintah Alihkan Impor LPG dari Timur Tengah, Jamin Stok Aman Saat Lebaran
BACA JUGA:Infrastruktur Energi Timteng Diserang, Harga Minyak Naik Lagi ke 100 Dolar Per Barel
Salah satu contoh kebijakan yang disebutnya adalah langkah yang pernah diambil oleh Pakistan ketika menghadapi tekanan krisis energi.
Negara tersebut menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian pekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Bahkan, hari kerja dipangkas menjadi hanya empat hari dalam satu pekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan berbagai penghematan lain, seperti membatasi penggunaan kendaraan dinas, mengurangi gaji pejabat negara, hingga memangkas belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pemerintah Indonesia masih akan membahas berbagai opsi efisiensi bersama para menteri dan pimpinan lembaga.
BACA JUGA:Pertamina Lakukan Penebalan Cadangan BBM Nasional, Pantau Stok Lewat Digital Hub
BACA JUGA:Cadangan BBM Hanya Sampai 23 Hari, Prabowo Perintahkan Segera Bangun Storage
Ia juga menyinggung pengalaman selama pandemi Covid-19, ketika banyak aktivitas pekerjaan dilakukan dari rumah. Saat itu, mobilitas masyarakat menurun drastis sehingga konsumsi energi, termasuk BBM, juga ikut berkurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: