Subsidi BBM dan Anggaran MBG Berpotensi Dipangkas Imbas Harga Minyak Dunia Melonjak

HARIAN DISWAY - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mulai memberi tekanan serius terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

Kini, pemerintah dihadapkan pada sejumlah opsi sulit, termasuk kemungkinan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga mengevaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dilansir dari laman AFP Forum, berbeda dengan beberapa negara lain, Indonesia belum mengambil langkah pembatasan mobilitas seperti kebijakan kerja dari rumah (WFH) meskipun tekanan harga energi global terus meningkat.

BACA JUGA:IRGC Luncurkan Serangan Rudal Gelombang ke-55, Targetkan Pangkalan AS dan Israel

BACA JUGA:Rudal Iran Hantam Pangkalan Udara Saudi, Lima Pesawat Tanker AS Rusak

Di tengah kondisi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyoroti keterbatasan cadangan energi nasional.

Ia menyebut pasokan bahan bakar Indonesia hanya cukup untuk sekitar 25 hari, sesuai kapasitas penyimpanan yang dimiliki saat ini.

Pemerintah pun mulai merespons kondisi tersebut dengan merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) energi baru di Sumatra guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun demikian, tekanan global tetap membatasi ruang gerak pemerintah. Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen pada 2029 harus menghadapi kenyataan meningkatnya beban belanja negara akibat kenaikan harga minyak.

BACA JUGA:Menakar Iran Pasca-Ali Khamenei

BACA JUGA:Tiga Syarat Iran

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri menilai kondisi ini sudah memasuki fase krusial.

“Kita sudah berada dalam situasi kritis,” ucap Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Indonesia Yose Rizal Damuri.

Menurut Yose, pemerintah memiliki tiga opsi kebijakan yang sama-sama berisiko. Pertama, mengurangi subsidi BBM yang selama ini menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari harga jual ke masyarakat dan menyerap sekitar 15 persen anggaran negara.

Kedua, memangkas anggaran program MBG. Ketiga, melampaui batas defisit fiskal yang dibatasi undang-undang sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

BACA JUGA:Presiden Iran Tetapkan Tiga Syarat untuk Mengakhiri Perang

BACA JUGA:Hari Ke-13 Perang, Iran Lancarkan Serangan Paling Masif pada Malam Lailatul Qadar

“Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menciptakan ruang fiskal dengan mengurangi program makan gratis,” ujar Yose, dilansir dari AFP Forum.

Ia memperkirakan efisiensi program MBG dengan fokus pada wilayah prioritas dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun atau sekitar 5,9 miliar dolar AS.

Tekanan terhadap kebijakan energi juga diperparah oleh terbatasnya alternatif pasokan minyak di tengah gangguan distribusi global akibat konflik Timur Tengah. Kondisi ini membuat ketergantungan terhadap impor energi menjadi semakin rentan.

Dalam Sidang Kabinet yang digelar di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti dampak lanjutan dari kenaikan harga energi terhadap sektor pangan dalam negeri.

Menurutnya, lonjakan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok sehingga stabilitas pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

BACA JUGA:Trump Telepon Putin 1 Jam, Diminta Akhiri Konflik dengan Iran secara Diplomatik

BACA JUGA:Trump Klaim Perang Iran Bisa Segera Berakhir, AS Telah Capai Kemajuan Besar

“Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2 sampai 3 tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ujar Prabowo.

Pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi atau mempertahankan stabilitas fiskal negara di tengah tekanan global.

Sejumlah langkah efisiensi pun mulai dikaji sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi krisis energi yang semakin nyata. (*)

*) Peserta Magang dari Universitas Negeri Surabaya

Sumber: