HARIAN DISWAY - Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memperluas cakupan latihan militer Super Garuda Shield dan meningkatkan kerja sama keamanan maritim untuk memperkuat stabilitas Indo-Pasifik.
Kesepakatan tersebut mencakup latihan siber, peningkatan keamanan perairan, serta modernisasi militer dengan komitmen pada hukum hak asasi manusia.
Hal itu disepakati dalam pertemuan kedua kepala negara di Gedung Putih, Washington DC, pada Selasa, 12 November 2024, waktu setempat.
BACA JUGA:Prabowo Makan Malam bersama Menlu AS Blinken, Bahas Solusi untuk Palestina
Menurut keterangan Fact Sheet yang diunggah di situs Gedung Putih, Super Garuda Shield sudah berkembang dari landasan hubungan militer AS-Indonesia.
Kini, sudah mencakup pasukan dari Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, dan Inggris, dan tahun ini mencakup latihan siber untuk pertama kalinya.
Bahkan, latihan tersebut melibatkan lebih dari 4.000 personel dari 23 negara yang mengamati atau berlatih berdampingan dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik.
BACA JUGA:Dari AS, Prabowo Pimpin Rapat Tanggap Darurat Erupsi Gunung Lewotobi
Selain itu, Prabowo dan Biden juga sepakat memperluas hubungan militer. Saat ini Indonesia dan AS melaksanakan lebih dari 200 jenis aktivitas di bidang militer setiap tahun.
AS pun mencatat bahwa program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional dengan Indonesia merupakan program pendidikan pelatihan AS terbesar di wilayah USINDOPACOM.
Dalam keterangan joint statement yang diunggah Gedung Putih, terungkap pula bahwa Prabowo dan Biden berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral.
BACA JUGA:Prabowo Temui Biden, Bahas Situasi Gaza hingga Penguatan Kerja Sama
Yakni menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap keamanan dan stabilitas regional, dan menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang disepakati pada 2023.
Indonesia dan AS juga akan bekerja sama dalam memperkuat kemampuan keamanan maritim dan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta penangkapan ikan yang terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional.
“Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama berkelanjutan dalam pertahanan dan modernisasi militer dengan cara yang konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional,” tulis Gedung Putih.