SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sebanyak 21.159 warga binaan di Jawa Timur ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Mereka turut merasakan ingar bingar pesta demokrasi meskipun terkurung di balik jeruji besi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, Heni Yuwono, menjelaskan, jumlah pemilih yang berasal dari warga binaan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dan KPU daerah.
"Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ini mencerminkan komitmen kita untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam pembinaan, bisa menggunakan hak pilihnya," ungkap Heni.
Heni mencatat bahwa 91 persen dari jumlah pemilih adalah laki-laki, sementara sisanya, sebanyak 1.891 orang, adalah perempuan.
Adapun jumlah total warga binaan di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur mencapai 26.961 orang.
BACA JUGA:Risma Tak Pantau Quick Count, Fokus pada Langkah Konkrit Jika Terpilih
BACA JUGA:Usai Nyoblos, Armuji Optimistis Raih Suara Maksimal di Pilwali Surabaya 2024
“Berkat kolaborasi dan sinergi yang baik dengan berbagai stakeholder terkait, tingkat partisipasi bisa mencapai 78,5 persen,” tambah Heni.
Namun, tidak semua warga binaan dapat menyalurkan suara mereka. Heni menjelaskan bahwa perbedaan jumlah pemilih terlihat jelas, terutama bagi mereka yang terdaftar untuk memilih bupati dan wali kota.
"Untuk pemilihan bupati/wakil bupati di 29 kabupaten, ada 7.062 warga binaan yang terdaftar, sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hanya 2.422 orang," katanya.
Kendala muncul bagi warga binaan yang tidak terdaftar dalam DPT. Beberapa dari mereka ternyata tidak berdomisili di Jawa Timur.
"Karena pertimbangan pemerataan jumlah penghuni dan faktor keamanan, sering kali warga binaan tidak ditahan sesuai dengan domisili mereka," jelas Heni, memberikan gambaran tentang kompleksitas situasi yang dihadapi.
BACA JUGA:Ini Fokus Eri-Armuji Jika Menang Lawan Kotak Kosong
BACA JUGA:Khofifah Ziarah ke Makam Suami dan Orang Tua sebelum Nyoblos
Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah warga binaan yang berdomisili di Surabaya. Heni menyebut, mereka tidak bisa menyalurkan hak pilih pada Pilwali Surabaya karena tidak ada lapas atau rutan yang lokasinya berada di Surabaya.