HARIAN DISWAY - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa sebanyak 42 ribu warga penyandang disabilitas akan menerima program makanan bergizi gratis pada 2025.
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu dari empat program yang disiapkan oleh Kemensos untuk penyandang disabilitas pada tahun depan.
"Program makan bergizi gratis dua kali sehari kepada 42 ribu orang penyandang disabilitas yang pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat," kata Gus Ipul dalam pidatonya di acara Hari Disabilitas Internasional 2024, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
BACA JUGA:Mensos: 'Bantuan Wapres Gibran' Tak Perlu Dipersoalkan, yang Penting Manfaatnya
BACA JUGA:Gus Ipul Targetkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Bisa Nol Persen dalam 2 Tahun
Selain itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 428 ribu penyandang disabilitas akan turut serta dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, sekitar 588 ribu penyandang disabilitas juga telah menerima bantuan melalui Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Selanjutnya, sebanyak 69 ribu orang menerima Program Asistensi-Rehabilitasi Sosial (ATENSI), yang mencakup berbagai peralatan yang diperlukan, seperti alat bantu dengar hingga kursi roda.
"Selain itu, kami juga memberikan program habilitasi dan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial sebagaimana perannya," kata Gus Ipul.
BACA JUGA:Mensos dan Mendagri Sepakat Bansos Ditunda Menjelang Pilkada
BACA JUGA:Bantuan Kemensos Tiba di Lokasi Erupsi Lewotobi, Gus Ipul Jamin Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi
Pemerintah berencana memberikan makan gratis setiap hari untuk 82,9 juta anak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, program makan bergizi gratis dialokasikan sebesar Rp 71 triliun.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan biaya makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per anak dan per harinya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa meskipun anggarannya dipangkas menjadi Rp 10 ribu, menu makan bergizi gratis tetap memenuhi standar gizi.
Hasan juga menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan uji coba selama setahun, dengan anggaran Rp 10 ribu diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.