PASURUAN, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota Pasuruan harus memeras otak lebih keras karena terjadinya defisit pada pengelolaan anggaran di tahun 2025. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penggunaan dana cadangan untuk kegiatan kurang bermanfaat dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan defisit anggaran Kota Pasuruan. Hal itu berdampak kepada rasionalisasi atau pengeprasan anggaran pada perangkat daerah Kota Pasuruan.
Kenaikan defisit anggaran menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Jika di tahun 2024 defisit anggaran sebesar Rp 80 Miliar. Di tahun 2025 menjadi Rp 84 Miliar atau naik 5 persen. Kenaikan defisit tersebut dinilai sangat besar karena Pemerintah Kota Pasuruan masih banyak mengandalkan bantuan dana pemerintah pusat dan provinsi untuk menutupi belanja daerah.
Ketua DPRD Kota Pasuruan M. Toyib mengungkapkan, APBD Kota Pasuruan paling besar digunakan untuk belanja pegawai atau membayar gaji pegawai baik ASN ataupun non ASN. Sementara kondisi saat ini dana cadangan sudah terpakai untuk kegiatan seperti event-event sepanjang tahun 2023-2024.
BACA JUGA:Mas Adi: PAD Kota Pasuruan Bukan Hanya Tugas Bapenda Saja
"Kalkulasinya uang Pemkot Pasuruan sekitar Rp 500 M yang dikelola untuk kebutuhan pembangunan, karena itu kami anggota DPRD meminta Pemkot untuk mengepras kegiatan-kegiatan kurang bermanfaat seperti event-event yang terlalu meriah dan anggarannya sangat besar," kata Toyib.
Laki-laki yang juga ketua DPD Golkar Kota Pasuruan itu menilai anggaran yang tersisa lebih bermanfaat jika dialihkan kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Khusus untuk sektor kesehatan, Toyib mengatakan menjadi perhatian khusus di pemerintahan Adi-Nawawi nanti karena banyaknya keluhan masyarakat akan pelayanan RSUD dr R. Soedarsono Kota Pasuruan.
"Anggaran tahun 2025 kami minta difokuskan pada penanganan masalah pendidikan dan kesehatan saja. Apalagi masalah di rumah sakit Purut itu masih menumpuk," ungkapnya.
Pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintahan Wali Kota Adi Wibowo nantinya juga tentang proyeksi program utama. Toyib menambahkan, perangkat daerah harus didesak untuk bisa memaparkan program-programnya dan ouputnya sehingga penyerapan anggaran tidak terbuang percuma. (*)