Sejumlah pemerhati kebijakan publik mempertanyakan efektivitas program wapres yang baru dirilis, yakni apakah program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan lembaga aduan yang sudah ada seperti lembaga ombudsman dan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik lainnya yang sudah tersebar di setiap daerah.
Tantangan utama yang muncul adalah memastikan bahwa Lapor Mas Wapres tidak bernasib sama dengan program serupa yang sekadar mencatat keluhan tanpa tindak lanjut yang konkret.
Kemudian, ditambah setiap lembaga negara sudah menyediakan tempat layanan aduan. Oleh karena itu, penting untuk berkoordinasi agar tidak tumpang tindih dalam penyelesaiannya masalah yang dilaporkan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang telah ada, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berikutnya, program yang digagas wapres diharapkan jangan sampai seperti pemberi harapan palsu. Kalau masyarakat sudah lapor, seharusnya diberi solusi dan ada tahap penyelesaian masalahnya, bukan hanya menerima laporan, lantas tidak ada tindak lanjutnya.
Sering kali kita melihat platform pengaduan yang hanya menghasilkan angka statistik tanpa solusi nyata. Itu berpotensi mengurangi kepercayaan publik. Maka, agar program tersebut benar-benar berdampak, harus ada jaminan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara serius.
Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jangan hanya untuk terlihat program itu berjalan, nantinya ada liputan media ketika Wapres Gibran datang berkunjung menemui warga karena ada laporan masuk yang harus ditindaklanjuti.
Wapres seyogianya tidak boleh terjebak dengan permainan drama atau gimik seperti itu agar terlihat program seolah-olah berjalan. Kemudian, yang terakhir adalah konsistensi pelaksanaan program.
ADOPSI DARI NEGARA LAIN?
Program layanan aduan masyarakat Lapor Mas Wapres sebenarnya bukanlah hal baru. Terdapat program aduan serupa yang telah lama diimplementasikan di sejumlah negara lain yang bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia.
Misalnya, di Seoul, Korea Selatan, terdapat platform mVoting yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat dan memilih kebijakan publik sehingga warga masyarakat terakomodasi unek-uneknya.
Sementara itu, India memiliki portal MyGov yang menampung keluhan warga terkait layanan publik, dengan fokus pada penanganan yang cepat dan tepat.
Di negara Albania, terdapat program Ask the State berupa portal yang memungkinkan warga Albania untuk mengirim permintaan informasi atau pengaduan secara elektronik. Portal itu berfungsi sebagai titik akses tunggal untuk layanan pemerintah, yang menyederhanakan proses dan meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, portal tersebut mencakup berbagai informasi dan layanan dari seluruh cabang pemerintah, menjadikannya sebagai layanan terpadu yang efektif untuk kebutuhan publik.
Meski beberapa negara menerapkan pendekatan yang berbeda, ada kesamaan dari aspek inisiatif dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas respons pemerintah.
Program yang diformulasikan dengan melibatkan teknologi yang baik dan respons cepat terhadap keluhan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi keluhan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik.
Indonesia dapat belajar dari negara-negara itu dalam hal pengelolaan keluhan yang masuk, memastikan adanya tindak lanjut yang cepat dan akurat, serta menjamin transparansi bagi publik.