Wamenko Kumham Imipan Otto Hasibuan Serukan Kolaborasi Bangun Negeri

Senin 16-12-2024,18:47 WIB
Reporter : Mohamad Nur Khotib
Editor : Mohamad Nur Khotib

SIDOARJO, HARIAN DISWAY - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof Otto Hasibuan hadir dalam forum diskusi yang digelar oleh LKBH Umsida dan MHH PWM Jatim di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada Minggu, 15 Desember 2024.

Otto juga didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Heny Yuwono dan Kadiv Imigrasi Herdaus. 

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi adalah hal penting yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia.

BACA JUGA:Hari ini, KPK Panggil Eks Kemenkumham Yasonna Laoly Terkait Kasus Suap Harun Masiku

"Tidak bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan di negeri ini dengan berdiri sendiri. Kita harus membangun kolaborasi. Itu yang selalu disampaikan oleh presiden RI" jelasnya. 

Kolaborasi yang dimaksud adalah bukan jalan untuk kolusi, namun bersinergi membangun hal yang positif untuk masyarakat. 

Ia memberi perumpamaan tubuh. Kerja tubuh akan maksimal apabila setiap organ berjalan sesuai fungsinya masing-masing. 

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Jatim Ambil Sumpah 61 Pejabat Notaris dan Tekankan Kepatuhan Etik

"Yang paling penting dalam berkolaborasi adalah jangan merasa diri yang paling hebat karena pada dasarnya kita semua memiliki peran penting untuk keberhasilan dan tujuan organisasi," urainya. 

Otto lantas berharap kegiatan yang dilakukan hari ini dapat berkontribusi positif sehingga masyarakat Indonesia akan semakin baik ke depannya. 

"Kita harus optimistis, dan kita juga harus berpihak kepada rakyat. Karena pada hakikatnya dalam semua pekerjaan yang kita lakukan, keberpihakan kepada rakyat adalah yang utama," jelasnya. 

BACA JUGA:Tahap Akhir Seleksi CPNS Kemenkumham Jatim, 1.758 Peserta Hadapi Ujian Ketat

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, memberikan atensi terhadap pemberantasan korupsi hingga peredaran gelap narkoba. 

Rencana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada beberapa orang juga dilakukan. 

"Atas kebaikan hati Presiden RI dan tentu saja hal itu dilakukan setelah meminta pertimbangan DPR," urainya. 

Kategori :