Di 2024, laporan yang paling banyak masuk ke Ombudsman RI Jatim adalah masalah pertanahan. Sebanyak 116 kasus. Ia mengungkapkan, kasus pertanahan ini tidak selalu yang dilaporkan adalah kantor ATR/BPN saja yang dilaporkan.
“Ada juga yang melaporkan teman-teman di pemerintahan desa. Misalnya kepala desa yang menghambat warganya untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan alasan tertentu, itu termasuk kategori pertanahan,” bebernya.
Lalu, laporan mengenai pendidikan sebanyak 78 laporan dan mengenai kepolisian sebanyak 44 laporan. “Laporan mengenai pendidikan ini mayoritas masuk saat penerimaan siswa baru atau PPDB,” ucapnya. (*)