Seperti yang pernah terjadi saat perang tarif Tiongkok dan AS pada 2018 lalu, banyak pelaku pasar lebih menyalakan tombol “risk on”.
Artinya, menggenggam USD lebih low risk ketimbang mata uang lainnya.
BACA JUGA:Catatan MH. Said Abdullah: Segerakan IAIN Madura Menjadi Universitas Islam Negeri Madura
Jika situasi seperti itu terulang, maka Indonesia harus bersiap sejak dini untuk memperkuat sistem moneter kita.
“Saya mengapresiasi Bank Indonesia atas upayanya menggunakan triple intervention di pasar spot, swap, dan DNDF untuk memperkuat rupiah, termasuk penggunaan underlying pembelian USD dan rencana kebijakan debt switch/reprofiling,” terang Said.
Menurutnya, bisa jadi efek penguatan USD akan berlangsung lama jika perang tarif berkepanjangan.
BACA JUGA:Dedolarisasi, Strategi LCS Melawan Hegemoni America First ala Trump
Indonesia harus memanfaatkan diplomasi perdagangan internasional untuk membuat tata perdagangan dunia lebih adil. Setidaknya, tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Sedangkan di dalam negeri, Bank Indonesia, OJK dan pemerintah perlu mengatur lebih ketat lagi atas devisa hasil ekspor untuk kepentingan nasional.
Jumlah Kelas Menengah Berkurang
Di dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi penurunan jumlah kelas menengah dan konsumsi rumah tangga.
Tentu, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi upaya Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country.
Sementara menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA:Prabowo Berhasil Amankan Komitmen 18 Miliar Dolar dari Hasil Kunker ke Berbagai Negara
“Pemerintah bisa mengkombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakan ekonomi UMKM,” ungkap Said.
Ia mengusulkan agar melibatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis.
Langkah itu akan berdampak multiplayer ekonomi, sebab sektor UMKM akan menyerap produk produk petani dan peternak. “Apalagi sektor UMKM menopang tenaga kerja terbesar di Indonesia,” jelasnya.