Prabowo Panggil Jaksa Agung dan Seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana, Serius Atasi Korupsi dan Izin Ilegal

Selasa 14-01-2025,09:14 WIB
Reporter : Mohamad Nur Khotib
Editor : Mohamad Nur Khotib

HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. 

Dilansir dari presidenri.go.id, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum.

Terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan.

BACA JUGA:Prabowo Ingin Bangun Sekolah Rakyat, Cak Imin: Solusi untuk Anak Telantar dari Keluarga Miskin

Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. 

Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

BACA JUGA:Prabowo Subianto Sambut PM Jepang Ishiba, Pertemuan Kunci Perkuat Hubungan Bilateral

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Prabowo juga menerima Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Pertemuan tersebut membahas program-program strategis Kementerian Komdigi, terutama terkait transformasi digital dan penerapan e-government di berbagai sektor layanan publik.

BACA JUGA:Raline Shah Ditunjuk Jadi Staf Khusus Menkomdigi, Meutya Hafid: Kita Butuh Perspektif Pekerja Seni

Meutya mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan perhatian besar terhadap digitalisasi layanan publik. 

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Kategori :