Namun, jika proyek infrastruktur dikerjakan lebih awal, manfaat ekonomi akan segera dirasakan masyarakat.
Apalagi setelah dihitung, pembangunan per segmen jatuhnya lebih mahal karena waktu pengerjaan yang lebih lama dan pembengkakan biaya karena meningkatnya harga lahan seiring waktu.
Irvan menyatakan, Pemkot Surabaya sedang menjajaki pinjaman daerah dari berbagai sumber sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pinjaman tersebut dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.
BACA JUGA:Megaproyek Ambisius Era Risma-Eri: Ada yang Tak Berlanjut, Ada yang Dialihfungsikan
BACA JUGA:Pembangunan Underpass Taman Pelangi Surabaya Dimulai Pertengahan Tahun Ini
"Kami akan memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini," jelas Irvan.
Adapun besaran pinjaman yang akan diajukan adalah sebesar Rp 5,6 triliun. Saat ini, Pemkot Surabaya sedang menjajaki kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun perbankan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenko Perekonomian terkait rencana pembiayaan tersebut. "Semua kami ajak komunikasi. Kami ajukan proposal. Dan, pada prinsipnya, mereka sangat mendukung," ujarnya.
Melalui mekanisme pembiayaan pinjaman tersebut, Irvan menyampaikan bahwa pemerintah pusat menilai Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat.
"Jadi diharapkan pemerintah daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan, dan target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat tercapai," kata dia.
Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang, karena mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang.
"Cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai. Target RPJMD itu sudah selesai," katanya.
Untuk merealisasikan rencana ini, Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya. Pembiayaan alternatif ini kemungkinan besar akan diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai modal penting untuk pertumbuhan ekonomi. Melainkan visi Surabaya sebagai kota dunia yang maju dan berkelanjutan dapat terwujud.