Ada dua jenis demo kontradiktif di Indonesia belakangan ini. Pertama, demo adili Jokowi. Kedua, demo dukung KPK menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena KPK bukan milik Megawati (ketum PDIP). Disebut kontradiktif karena saat ditahan KPK, Kamis, 20 Februari 2025, Hasto mengatakan, KPK juga harus memeriksa keluarga Jokowi. Sama dengan suara pendemo nomor satu.
KONFLIK antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri versus mantan Presiden RI Joko Widodo ternyata berlarut-larut. Melibatkan bukan hanya kader PDIP, melainkan juga masyarakat. Baik masyarakat yang terpengaruh oleh konflik itu maupun masyarakat yang dipengaruhi kelompok pendukung salah satunya.
Pastinya situasi kondisi politik sekarang menjadi tidak sehat. Karena melibatkan rakyat. Atau, rakyat ikut terlibat. Jika dibiarkan berlarut lebih lama lagi, bisa berpotensi konflik horizontal.
BACA JUGA:Jokowi Respons Larangan Megawati soal Retret Kepala Daerah di Magelang
BACA JUGA:KPK Respons Permintaan Hasto untuk Periksa Keluarga Jokowi
Demo adili Jokowi sudah dua pekan ini bergaung. Termasuk bentuk grafiti. Di berbagai kota. Masif. Tidak bisa dilarang polisi karena bagian dari demokrasi. Demokrasi menyuarakan apa saja. Termasuk menyangkut masalah hukum tanpa bukti hukum. Yang sebenarnya bisa disebut agitasi.
Terbaru, demo adili Jokowi di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025. Juga, di kota-kota lain oleh mahasiswa.
Anehnya, Ketua LSM Rampai Nusantara Semar Mardiansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025, mengatakan bahwa demo itu ditunggangi. Ia punya bukti.
BACA JUGA:Jokowi Ladeni Seruan Hasto Agar KPK Periksa Keluarganya: Kalau Ada Bukti Hukum Silakan!
BACA JUGA:Adili Jokowi
Semar: ”Demo mahasiswa kemarin, dari 14 poin tuntutan mereka, tidak ada satu pun soal adili Jokowi. Ternyata tiba-tiba jadi ada. Ini bisa diduga ditunggangi kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan berupaya mem-framing isu negatif soal adili Jokowi.”
Dilanjut makin transparan: ”Ini pasti dilakukan oleh mereka yang gagal move on setelah pilpres.”
Secara tidak langsung, Semar menuding peserta pilpres yang berarti capres-cawapres PDIP yang kalah. Sebab, ada kata ”move on”.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Ada Upaya Memisahkan Dirinya dan Jokowi, PDIP: Memang Harus Dipisah