HARIAN DISWAY – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan atau Aher, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan guna mencegah risiko makanan berbahaya.
“BPOM harus meningkatkan pengawasan agar masyarakat terhindar dari risiko pangan berbahaya,” ujar Netty dalam keterangannya pada Kamis, 27 Februari 2025.
Menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis pangan, terutama takjil dan makanan olahan, meningkat signifikan.
BACA JUGA:Dampak Ramadan pada Pola Konsumsi Digital Masyarakat
Peningkatan konsumsi ini dapat berisiko pada beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.
Netty menegaskan pentingnya langkah ini mengingat banyaknya temuan produk pangan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, serta makanan kedaluwarsa yang masih beredar di pasaran pada tahun sebelumnya.
"Setiap tahun BPOM menemukan makanan yang tidak layak konsumsi, terutama di pasar tradisional dan penjualan online. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, BPOM harus mengambil langkah konkret dalam memastikan keamanan pangan di pasaran," tegas Netty.
BACA JUGA:4 Doa Menyambut Ramadan Sesuai Anjuran Rasulullah dan Manfaatnya
Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya inspeksi dan pengujian makanan di berbagai titik distribusi, seperti pasar tradisional, swalayan, dan juga e-commerce.
Pemeriksaan yang lebih intensif diharapkan dapat mencegah peredaran produk tidak layak konsumsi yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Selain itu Netty juga mengusulkan untuk pengadaan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai cara mengenali produk yang aman serta bahaya bahan berbahaya dalam makanan juga harus digencarkan.
BACA JUGA:Dua Hari Menjelang Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 2025, Simak Rangkaian Agendanya!
Selanjutnya Netty meminta BPOM untuk tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga melakukan penindakan tegas terhadap pelanggar.
Langkah ini mencakup penarikan produk yang tidak sesuai standar serta tindakan hukum bagi produsen yang melanggar regulasi keamanan pangan.
Operasi pasar yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya.-Humas Pemkot Surabaya-