Teddy menjadi figur yang full power. Ketika Miftah Maulana Habiburrahman terlibat kehebohan karena menghina pedagang es teh, Teddy-lah yang menghubungi Miftah untuk menyampaikan pesan dari Prabowo supaya Miftah mundur dari jabatan sebagai utusan khusus bidang moderasi beragama.
Yang terbaru, Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengundurkan diri setelah didatangi Mayor Teddy. Satryo bercerita bahwa Teddy menemuinya di rumah dinas menteri dan memintanya mundur.
Kata Teddy, Satryo membuat kesalahan fatal karena menyebabkan kegaduhan di lingkungan pegawai rumah tangga yang dimutasi. Menurut Satryo, ia justru memutus rantai korupsi yang mengakar di lingkungan rumah tangga kementerian. Namun, malah ia yang terpental.
BACA JUGA:Ini Alasan Mengapa Mayor Teddy Belum Dilantik sebagai Seskab
BACA JUGA:Presiden Prabowo Tidak Melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Kenapa?
Dosa Satryo lainnya adalah tidak bisa mengendalikan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bergelombang. Prabowo, kata Satryo mengutip Teddy, tipis kuping, merasa risi terhadap aksi unjuk rasa yang membuatnya tidak nyaman.
Sekarang Teddy menjadi sorotan karena mendapat kenaikan pangkat istimewa sebagai letnan kolonel. Kenaikan itu dianggap tidak wajar karena Teddy tidak punya keistimewaan apa-apa di kesatuannya. Namun, KSAD maupun panglima TNI keukeuh dengan keputusannya bahwa Teddy berhak atas kenaikan pangkat istimewa itu.
Selain Teddy, ada Mayjen Novi Helmy Prasetya yang menjadi sorotan. Ia rangkap jabatan sebagai direktur utama Bulog dan Danjen Akademi Militer. Jabatan ganda itu memicu kontroversi karena dikhawatirkan akan membawa kembali kebangkitan dwifungsi militer.
BACA JUGA:Kolonel Infanteri Wahyu Yuniartoto Geser Posisi Mayor Teddy Jadi Ajudan Prabowo Subianto
Protes muncul dari banyak penjuru. Yang paling high profile adalah protes dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengingatkan bahwa TNI sudah kembali kepada khitah sebagai kekuatan pertahanan.
Era dwifungsi TNI sudah berakhir dengan lahirnya reformasi 1998. SBY termasuk jenderal yang merumuskan konsep TNI kembali ke barak dan mengembalikan nama TNI dari sebelumnya ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Ada indikasi Prabowo ingin mengembalikan dwifungsi ABRI. Revisi UU TNI menunjukkan bahwa Prabowo ingin menghidupkan kembali TNI sebagai kekuatan sosial dan politik seperti yang terjadi di era Pak Harto ketika berkuasa selama 32 tahun.
Dwifungsi ABRI adalah doktrin militer yang telah hidup sejak era Bung Karno, kemudian menjadi kekuatan mapan pada era Soeharto. Konsep dwifungsi ABRI digagas oleh Jenderal A.H. Nasution yang menjadikan ABRI sebagai kekuatan yang menyatu dengan rakyat.
Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1999) menyebut bahwa militer dan politik tidak pernah dipisahkan dalm sejarah politik Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan 1945–1949, tentara terlibat aktif dalam tindakan politik maupun militer.
Setelah merdeka, tentara memainkan peran politik dan ekonomi yang penting. Banyak perwira militer yang aktif di bidang ekonomi. Pada era demokrasi liberal 1955, tentara memiliki wadah politik dan memiliki hak suara dalam Pemilu 1955.