HARIAN DISWAY - Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pemerintah Indonesia memastikan seluruh skema pergerakan jamaah telah dirancang dengan detail.
Persiapan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, kenyamanan, serta keamanan jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di lokasi-lokasi penting tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, dalam konferensi pers dari Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Senin, 2 Juni 2025.
BACA JUGA:Laporan Haji dari Makkah (19): KKHI Belum Bisa Beroperasi, Menag Lobi Saudi
Dalam keterangannya, Hilman menjelaskan bahwa mobilisasi jamaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina akan dilakukan melalui proses pengelompokan.
"Pengelompokan jamaah dilakukan berdasarkan data syarikah dan lokasi markaznya," jelas Hilman.
Selain pengelompokan berdasarkan syarikah dan markaz, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) juga telah membentuk kafilah adhoc.
BACA JUGA:Fase Armuzna Segera Dimulai, Seluruh Jamaah Haji Telah Tiba di Tanah Suci
Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat pergerakan jamaah selama masa puncak ibadah haji. Tak hanya itu, pihak PPIH juga membentuk war room bersama dengan pihak Syarikah.
War room ini berfungsi untuk menyelaraskan data antarinstansi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses distribusi jamaah.
Hilman memaparkan bahwa terdapat tiga skema utama dalam pengaturan pergerakan jamaah haji. Skema pertama adalah skema reguler. Skema ini akan diikuti oleh mayoritas jamaah.
BACA JUGA:BPOM Temui Otoritas Obat dan Makanan Saudi, Pastikan Kualitas Konsumsi Jamaah Haji
"Skema reguler mencakup 67 persen jamaah atau sekitar 136 ribu orang," ujarnya.
Skema kedua disebut skema murur. Dalam skema ini, jamaah akan langsung bergerak dari Arafah ke Mina tanpa singgah di Muzdalifah. Diperkirakan sekitar 67.000 jamaah akan menggunakan skema murur.
"Ini kami siapkan untuk efisiensi dan kenyamanan jamaah," tambahnya.