HARIAN DISWAY – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono angkat bicara terkait ancaman pencoretan 939 ribu peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur yang tercatat belum melakukan verifikasi data.
Deni meminta Pemprov Jatim segera turun tangan agar masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
"Pemprov harus sigap, ini bukan soal administrasi biasa, tapi menyangkut nyawa dan hak masyarakat kecil atas layanan kesehatan,” tegas Deni Wicaksono saat dikonfirmasi, Rabu, 25 Juni 2025.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, jangan sampai kelalaian dalam pendataan berujung pada terhambatnya akses jaminan kesehatan bagi rakyat kecil. Menurutnya, BPJS Kesehatan adalah instrumen penting untuk memastikan seluruh warga, khususnya yang kurang mampu, tetap mendapat layanan kesehatan.
BACA JUGA:PDIP Jawa Timur Gelar Ziarah Nasional Ke Makam Bung Karno
"Pemerintah provinsi harus sigap menyelesaikan masalah ini sebelum masyarakat jadi korban,” tegas Deni.
Deni juga mengkritik kurangnya sosialisasi terkait kewajiban verifikasi data peserta BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan, mayoritas warga di daerah, khususnya pelosok desa, masih minim informasi terkait pembaruan data kepesertaan.
“Banyak warga kita yang tidak paham kalau ada verifikasi data. Kalau sosialisasinya lemah, wajar mereka tidak tahu, lalu tiba-tiba status kepesertaannya dicoret, ini kan merugikan rakyat,” ujar Deni.
DPRD Jatim mendorong Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan perangkat pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur proaktif memfasilitasi proses verifikasi. Deni juga meminta agar BPJS Kesehatan lebih aktif mendekatkan layanan ke masyarakat.
BACA JUGA:PDIP Jatim Salurkan 403 Sapi dan 1.410 Paket Daging Kurban di Iduladha 1446 H
BACA JUGA:Megawati dan PDIP Jatim Sumbang Ratusan Sapi Kurban, Dua Sapi Mega untuk Bung Karno
“Jangan sampai ada warga yang terdepak dari BPJS hanya karena masalah teknis administratif. Harus ada posko, pelayanan keliling, dan pendampingan sampai ke tingkat desa,” tambahnya.
Deni juga menegaskan bahwa DPRD Jatim siap memanggil instansi terkait, termasuk BPJS Kesehatan, untuk meminta penjelasan dan solusi konkret. Menurutnya, Pemprov harus menjamin kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat panik atau kebingungan. Kita akan kawal agar hak rakyat mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin,” pungkasnya.