Dengan peningkatan produksi ini, Blok Cepu ditargetkan memberikan kontribusi strategis dalam penguatan ketahanan energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap impor minyak.
“Blok Cepu adalah aset vital bangsa. Kami sepenuhnya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi energi ini, tentunya dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan,” tuturnya.
Pemprov Jawa Timur juga akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan strategis dengan BUMN, swasta, dan lembaga penelitian.
Edukasi publik serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengembangan energi daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa proses transisi energi berlangsung secara inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Energi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
BACA JUGA:Ziarah Makam Bung Karno Bersama Wapres Gibran, Khofifah Ajak Teladani Semangat Nasionalisme
BACA JUGA:Jalur Pacet-Cangar Dibuka 24 Jam Pasca-Longsor, Gubernur Khofifah Pastikan Aman!
Di tempat terpisah, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menjadikan sektor energi terbarukan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia akan mencapai swasembada energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
"Dengan energi baru dan terbarukan, kita akan menuju swasembada energi. Kita harus memberikan bukti bahwa Indonesia mampu mencapai kemandirian energi secara efisien dan ekonomis," katanya.
Sejalan dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang belum terjangkau.
"Pesan Bapak Presiden, dalam 4-5 tahun ke depan, insyaallah seluruh desa yang belum dialiri listrik akan diterangi melalui program PLTS," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menargetkan produksi minyak nasional mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2029–2030, dengan komponen TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dominan disumbang oleh tenaga kerja dan teknologi lokal.
“Yang terpenting adalah bahwa 99% TKDN adalah putra-putri Indonesia. Ini adalah wujud nyata kedaulatan energi,” tandasnya. (*)