HARIAN DISWAY - Komisi I DPR RI memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk berbagai negara dan organisasi internasional.
Proses ini berlangsung selama dua hari, dimulai Sabtu, 5 Juli 2025, bertempat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa pada hari pertama terdapat 12 calon dubes yang mengikuti proses fit and proper test, yang dibagi dalam dua sesi, pagi dan siang.
BACA JUGA:DPRD Setujui LPJ APBD Pemkot Tahun 2024, Eri: Tinggal 3% Catatan yang Belum Tuntas
Sementara itu, 12 calon lainnya dijadwalkan menjalani uji kelayakan pada hari Minggu, 6 Juli 2025.
“Jadi hari ini ada dua sesi, masing-masing enam orang. Besok sisanya,” ujar Utut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyebutkan beberapa nama negara tujuan calon dubes yang diuji hari ini antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Singapura, Slovakia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BACA JUGA:Terima Dubes Iran di Kantor PBNU, Gus Yahya Hargai Upaya Iran Membela Diri
Dalam uji kelayakan ini, para calon diminta menyampaikan pemahaman mereka terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia serta strategi diplomasi yang akan dijalankan di negara penempatan.
Komisi juga mendalami pengalaman dan kesiapan calon dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.
“Yang kami cari adalah pemahaman mereka tentang posisi Indonesia dan bagaimana strategi mereka memperkuat diplomasi,” jelas Budi.
BACA JUGA:Prabowo Akan Lantik 31 Dubes di Istana Kepresidenan Hari Ini
Usai sesi tersebut, Komisi I DPR RI akan melanjutkan dengan rapat internal guna menyusun kesimpulan serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI.
Beberapa calon dubes yang telah hadir antara lain Abdul Kadir Jaelani, Redianto Heru Nurcahyo, Umar Hadi, Hotmangaradja Pandjaitan, Nurmala Kartini Sjahrir, dan Dwisuryo Indroyono Soesilo.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya telah menerima daftar nama calon dubes yang diusulkan oleh pemerintah.